JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Muslim Alibar, ikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, di Hotel JS Luwansa, Senin (27/11).
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Prof. Yasonna H. Laoly saat membuka kegiatan mengatakan, untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis Global maupun Regional yang sangat cepat dan kompetitif, maka organisasi haruslah dinamis, mampu beradaptasi, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertalenta dan proses bisnis yang cepat.
Untuk memenuhi prinsip dinamis organisasi tersebut, maka pembangunan SDM merupakan titik tumpuan utama sekaligus fondasi dalam berkompetisi dengan negara lain.
“Syarat fondasi bagi negara Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, yaitu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan, dan ini menjadi komitmen pemerintah,” ujar Yasonna.
Dikatakan Yasonna, BPSDM Hukum dan HAM sebagai penggerak utama pengembangan kompetensi SDM bidang hukum dan HAM perlu melakukan evaluasi kinerja dan membangun peta jalan pengembangan kompetensi yang memuat rencana secara detail, dengan indikator terarah dan target tertentu guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui Rapat Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM.
“Semua ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan publik yang bermuara pada kepentingan dan nilai manfaat, serta percepatan perbaikan kualitas ASN (Aparatur Sipil Negara) demi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia sebagai tujuan reformasi birokrasi,” kata Yasonna.
Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan berharap, Rapat Koordinasi ini dapat menghasilkan peta jalan (Road Map) kebutuhan pelatihan dan penilaian kompetensi, serta menghasilkan strategi yang efektif dalam pengembangan kompetensi.
“Output dari kegiatan ini adalah rekomendasi hasil rencana kerja pelatihan tahun 2025, rencana aksi BPSDM, serta Roadmap penilaian kompetensi dan pelatihan SDM,” tutur Iwan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Sekretaris Jenderal (Reynhard Silitonga), Kepala Badan Strategi Kebijakan (Y. Ambeg Paramarta), Sekretaris BPSDM (Maulidi Hilal), Para Widyaiswara Ahli Utama, Para Asesor Ahli Utama, Para Analis Hukum Ahli Utama, Para Penyuluh Hukum Ahli Utama, Para Sekretaris Unit Utama, serta Para Kakanwil dan Kadivmin Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia.