BACA JUGA:Rudianto Tjen Ajak Manfaatkan Digitalisasi Menuju Masyarakat Mandiri Era 5.0
"Seperti contoh ini urusan BPJS, urusan BPJS ini urusan data tentang penduduk Republik Indonesia, banyak komplain ada dimana-mana, kita yang miskin tidak pernah mendapat yang gratis-gratis, tetapi itu anaknya pengusaha, keluarganya mampu, kok dapet," kata Rudi.
"Dari informasi itulah, kita mendesak pemerintah pusat untuk merevisi data penduduk," tegas Wakil Bendahara Umum Bidang Internal DPP PDIP tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Rudi juga turut mengajak sejumlah anggota DPRD Bangka fraksi PDIP. Sehingga, bila aspirasi atau keluhan wewenangnya ada di pemerintah kabupaten, bisa segera ditindaklanjuti.
"Kalau usulan atau aspirasi itu wewenangnya ada di provinsi tentu saya akan berkoordinasi teman-teman yang ada di provinsi, begitupun kalau wewenangnya itu ada di kabupaten,” pungkas Rudi.(red)