Ia menyatakan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Babel sangat diperlukan guna mewujudkan tata pemerintahan yang _clean governance_ dan _good governance_.
"Dan upaya pencegahan korupsi tidak hanya kerja KPK sendirian. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mencegah tindak pidana korupsi meskipun KPK memang menjadi _trigger mechanism_ dan salah satu pionir dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.
Ia berharap pihaknya bersinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK yang harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus terus ditingkatkan.
BACA JUGA:Soal 'Maling Besar', Suganda Banjir Dukungan
"Dengan sinergi dan sekaligus _check and balances_ antarlembaga dan dukungan seluruh stakeholders, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, dan melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting di Babel," tegasnya.
"Namun jika ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak/ibu (KPK), proses sesuai ketentuan yang berlaku. uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," tukasnya.(red/rel)