DIRJEN Mineral Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ridwan Djamaluddin membenarkan sistem informasi seperti MODI dan MOMs di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba sempat mendapat serangan hacker.
Tak hanya sekali, diakui Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel) ini sistem Minerba diretas. Melainkan dua kali. Akibatnya, pekerjaan yang mestinya diselesaikan di awal tahun 2023 menjadi molor.
"Dua kali memang sistem Minerba di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab," katanya, ditemui pada Selasa (14/2).
Salah satu penyelesaian persetujuan permohonan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan timah. Kendati demikian, disebutkan RD-begitu ia dikenal, tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal tersebut. "Itu yang menyebabkan keterlambatan persetujuan RKAB. Sistemnya terganggu sehingga sebagian besar perkejaan dilakukan secara manual," jelasnya.
Berdasarkan laporan terakhir yang ia terima, setidaknya sudah 18 berkas RKAB yang telah disetujui Kementerian ESDM dari 98 total permohonan. Lalu ada 42 ditolak dan dikembalikan ke perusahaan pengelola timah.
"Jadi baru 18,38 persen baru disetujui, yang dikembalikan 42 RKAB. Sebanyak 12 berkas masih dalam proses dan 15 RKAB masih dalam perbaikan untuk melengkapi syarat-syaratnya," beber RD.
Ditambahkan dia, bahwa saat ini sistem infomasi yang diretas tersebut sudah pulih. Hanya saja, diakuinya, penyelesaian RKAB tetap tidak bisa cepat lantaran bertumpuknya berkas permohonan. "Sekarang sudah pulih. Hanya karena sempat bertumpuk, jadi butuh waktu lebih lama lagi," imbuhnya.
Lambannya proses persetujuan RKAB perusahaan pengelola timah ini sempat dikomentari pedas oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi. Dinilainya, terlalu lama RKAB perusahaan ini ditetapkan akan berdampak dengan membengkaknya cost perusahaan. Yang mana seharusnya, lewat ekspor ini para perusahaan dapat menutup beban biaya yang telah dikeluarkan selama produksi.
"Jika ini diperlama terus, maka cost yang dikeluarkan juga akan membengkak. Dari membayar karyawan, dan hal terkecil lainnya. Bukan gratis. Selain itu ada pajak juga yang harus dibayar," sebutnya.
Ia juga meminta Ditjen Minerba juga harus mempunyai target (limit), waktu kapan RKAB perusahaan itu terselesaikan sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan. "Setidaknya dengan keterbatasan kegiatan ekspor ini berdampak juga dengan pendapatan negara/daerah, terlebih kegiatan perekonomian di Babel," tegas politisi PPP ini.