PROSES permohonan Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya (RKAB) perusahaan timah 2023 dikabarkan telat mendapat persetujuan Ditjen Minerba, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI karena diserang hacker?
Berdasarkan informasi dihimpun Babel Pos, mandeknya persetujuan RKAB dikarenakan sistem informasi seperti MODI dan MOMs mendapatkan serangan hacker. Bahkan dari 98 perusahaan yang mengajukan, baru 18,36 persen baru disetujui.
Mendengar kabar tersebut, Komisi III DPRD Bangka Belitung (Babel) turut bereaksi. Bahkan jauh sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Azwari Helmi pernah menyentil Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Penjabat Gubernur Babel, terkait RKAB ini.
Untuk itu, pihaknya tetap meminta Ditjen Minerba dapat mencari solusi atas kendala teknis pada proses permohonan RKAB perusahaan timah ini. "Kalau memang infonya begitu, ya setidaknya Dirjen Minerba harus ada solusi," ujarnya dikonfirmasi Babel Pos, Minggu (12/2).
Disamping itu, kata Helmi, Ditjen Minerba juga harus mempunyai target (limit), waktu kapan RKAB perusahaan itu terselesaikan sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan.
"Setidaknya dengan keterbatasan kegiatan ekspor ini berdampak juga dengan pendapatan negara/daerah, terlebih kegiatan perekonomian di Babel," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai terlalu lamanya RKAB perusahaan ini ditetapkan akan berdampak dengan membengkaknya cost perusahaan. Yang mana seharusnya, lewat ekspor ini para perusahaan dapat menutup beban biaya yang telah dikeluarkan selama produksi.
"Jika ini diperlama terus, maka cost yang dikeluarkan juga akan membengkak. Dari membayar karyawan, dan hal terkecil lainnya. Bukan gratis. Selain itu ada pajak juga yang harus dibayar," sebutnya. Ia juga meyakini, tak begitu banyak perusahaan eksportir di Babel yang mengajukan RKAB sebagai syarat ekspor timah ini, sehingga dinilai tak relevan jika terus diperlama.