PANGKALPINANG, BABELPOS.ID - Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat mengedepankan profesionalitas dalam bertugas. Terkhususnya dalam melayani masyarakat.
Dengan bekerja profesional, ia berharap stigma buruk yang selama ini dinilai masih melekat pada abdi negara perlahan terkikis hingga dapat kemudian mendapat kepercayaan dari masyarakat.
"Pesan saya, hal baik yang sudah berjalan di Babel ini harus ditingkatkan, sembari membenahi kegiatan administrasi pemerintahan," ungkapnya ketika melantik CPNS ke PNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Pemprov Babel.
Ia tak menampik, jika kesan ASN malas dan makan gaji buta itu masih melekat hingga saat ini. Oleh sebabnya, ia mengajak para ASN dapat berbuat lebih bagus lagi untuk masyarakat. "Ini harus kita perlihatkan. Kalau kita berbuat baik, pasti ada orang yang akan memperhatikan bahwa orang ini baik. Itu lah bentuk openghargaan yang akan diterima ASN," tuturnya.
Selebihnya, ia meminta kepada seluruh ASN untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika.
Lebih lanjut, RD-begitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini dikenal, menekankan seluruh ASN agar tidak segan menolak pemberian yang diperuntukan mempermulus jalannya suatu urusan yang diajukan masyaraky. "Jangan ragu menolak pemberian untuk memulus tindakan yang tidak sesuai. Jangan pernah ragu untuk itu," tegasnya.
Junjung Netralitas di Tahun Politik
Dalam kesempatan itu, RD kembali mewanti-wanti tahun politik yang dimulai dari tahun ini hingga menjelang tahun politik di 2024. Tak hanya Pemilihan Umum (Pemilu), 2024 juga menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se-Indonesia.
Ia pun mengingatkan kepada ASN Pemprov Babel untuk bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Menurut Ridwan, imbauan itu terus disampaikannya kepada ASN dalam berbagai kesempatan. "Saya banyak dalam kesempatan, hampir setiap kesempatan mengingatkan kita tidak boleh berpolitik praktis," katanya.
ASN sebagai abdi negara, kata dia, politiknya adalah politik negara, yakni apa garis negara, itulah yang harus dilakukan. "Kita tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok, salah satu partai, apalagi secara aktif terlibat dalam kegiatan yang tidak sepantasnya kita (ASN) terlibat, misalnya kampanye bapak A kampanye ibu B. Kita posisi tetap netral," ucapnya.
Ia menegaskan, akan ada konsekuensinya jika ASN terlibat dalam politik praktis. "Ada aturannya kalo terlibat itu (politik praktis) gak boleh," kata pungkasnya.