“Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” tambah Satriwan.
Dia melanjutkan bahwa janji mendikbudristek dan menPAN-RB akan mengangkat 1 juta guru ASN PPPK, tinggal janji saja. "Lagi-lagi para guru honorer _dighosting_ oleh pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang, belum lagi guru madrasah swasta yang tidak bisa ikut, terkesan diskriminatif,” lanjut guru SMA ini.
Dia menjelaskan mestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Namun, faktanya sampai November 2022, pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga. Sementara itu, 193.000 guru yang tak dapat formasi tidak jelas nasibnya seperti apa. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena telah dipecat yayasan. Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung.
BACA JUGA: Bikin Kaget, RD Buka Wacana Tutup Pelabuhan Pangkalbalam, Ini Alasannya
Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi guru PPPK tahapan ke-3 justru menimbulkan ketidakadilan baru. Sebanyak 193 ribu guru yang masuk kategori P1 anehnya banyak yang turun level ke P2 dan di bawahnya. “Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi, Pansel urai satu per satu dulu, jangan yang 193 ribu P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3,” pungkas Satriwan.