BABELPOS.ID, KOBA - PT Bangka Tengah Prima, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangka Tengah yang sudah berdiri sejak tahun 2007 silam, namun belum juga beroperasi, ternyata terkendala belum adanya Rencana Bisnis (Renbis) pasti yang diajukan oleh jajaran pemegang saham.
Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Bangka Tengah (Bateng), Muhammad Makhdi kepada babelpos.id di ruang kerjanya pada Rabu (19/10/2022).
BACA JUGA:Tak Punya Modal dan Aset, BUMD PT. Bangka Tengah Prima Belum Bisa Action
Diketahui, terdapat lima pihak yang memiliki saham atas perusahaan tersebut, yakni Pemda Bangka Tengah dan empat orang pengusaha. Pemkab Bateng memiliki saham sebesar 56 persen.
Makhdi berpendapat, banyaknya pemegang saham tersebut menjadi salah satu hambatan untuk menentukan Renbis PT Bangka Tengah Prima, apalagi keempat orang pemegang saham lainnya berada di Jakarta semua, sehingga belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali.
"Jadi Renbis ini biasanya dibahas melalui RUPS, namun keberadaan pemegang saham lainnya ada di luar Bangka Belitung dan untuk ke depannya juga akan dibuat akta notaris terkait menyepakati bentuk usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)," jelasnya.
Menurut Makhdi, secara mekanisme, saham Perseroan Terbatas (PT) memang harus dimiliki oleh lebih dari satu pihak, yang karena ini sifatnya BUMD, maka saham terbesar memang harus dipegang oleh Pemerintah Daerah.
Terkait masalah penyertaan modal, ia mengatakan Pemkab Bangka Tengah sudah memiliki anggaran untuk penyertaan modal terhadap PT Bangka Tengah prima.
"Ada anggaranya, tapi para pemegang saham PT Bangka Tengah Prima harus bisa meyakinkan pihak legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar modal yang akan diberikan tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan, jadi renbisnya harus jelas, apalagi modalnya dari Pemda dan ini uang rakyat. Maka dari itu harus bisa meyakinkan bahwa bisnis itu benar-benar menguntungkan," terangnya.
"Tentunya kita terus mendorong para pemegang saham ini, agar segera melaksanakan RUPS ditahun 2022 ini dan menentukan langkah bisnis yang akan dijalani ke depannya, sehingga bisa segera action," imbuhnya. (**)