Perhimpunan Pergerakan Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

PEMERINTAH baru saja memutuskan untuk melakukan impor beras 1 juta ton dan menugaskan Bulog untuk melaksanakan kebijakan impor tersebut. Terkait dengan kebijakan tersebut Ketua Presidium Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ian Zulfikar mengatakan PPI merasa perlu untuk menyampaikan pandangan sebagai berikut. Menolak kebijakan impor beras 1 juta ton, karena berdasarkan data Bulog masih terdapat sisa beras impor tahun 2018 lebih dari 200 ribu ton.\"Saat ini justru sedang masa permulaan musim panen raya yang pertama,\"ungkapnya di rumah pergerakan PPI Rabu (17/3/2021). Masih dikatakannya, pada bulan September-Oktober 2021 nanti akan berlangsung panen raya yang kedua, sehingga secara keseluruhan membuat stok beras nasional cukup dan aman untuk menjaga stabilitas harga beras. Masih dikatakannya, dengan data-data tersebut, maka alasan impor beras demi menjaga keamanan stok beras nasional dan menjaga stabilitas harga beras adalah alasan atau argumentasi klasik yang tidak relevan dengan keadaan sekarang.\"Impor beras 1 juta ton tersebut pasti merugikan petani, karena nyata-nyata akan menekan harga gabah hasil petani. Kebijakan impor tersebut justru menjadi pukulan ekonomi bagi petani di negeri sendiri,\"tegasnya. PPI juga kata Ian memendesak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan untuk membatalkan kebijakan impor beras 1 juta ton tersebut demi melindungi kepentingan petani.\" Petani adalah golongan profesi yang rentan secara ekonomi untuk tergeser statusnya menjadi kelompok miskin,\"ujarnya.(rel)