DPRD Beri Catatan untuk LKPj Bupati Bangka tahun 2020

SUNGAILIAT - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bangka tahun 2020 diterima oleh DPRD Bangka dengan beberapa catatan. Sejumlah OPD disoroti dan diminta membenahi persoalan yang terjadi. Ketua DPRD Bangka Iskandar S.Ip Keputusan DPRD terhadap LKPj Bupati Bangka tahun 2020 disampaikan 29 Maret lalu telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus I, II, III dan IV. Pansus kemudian turun ke sejumlah OPD dan objek yang menjadi pembangunan OPD untuk tindaklanjut LKPj Bupati Bangka tersebut. \"Setelah dilakukan pembahasan kemudian ditetapkan rekomendasi DPRD Bangka melalui keputusan untuk bahan penyusunan rencana anggaran, Perda tahun berikutnya. Termasuk untuk peraturan kepala daerah dan kebijakan strategis kepala daerah kedepan,\" ungkap Ketua DPRD Bangka dalam rapat paripurna, Selasa (13/4). Mengenai keputusan hasil pembahasan di tingkat pansus yang telah dirangkum DPRD Bangka tersebut antara lain, Dinas Kesehatan diminta memperhatikan sejumlah fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Kutopanji, Pustu Desa Sempan laboratorium RSUD Eko Maulana Ali dan penambahan dokter spesialis dan lainnya. Catatan diberikan juga untuk Dinas PU terkait permintaan pembangunan pipa SPAM di Desa Air Duren, pembangunan jalan pada sejumlah desa. Sedangkan untuk Dinas Pangan diminta untuk menambah dokter hewan guna peningkatan produksi daging sapi dengan bibit sapi berkualitas. \"Serta pemberitaan bibit sapi ke gapoktan sekaligus dengan pembinaan,\" sebut Iskandar didampingi wakil ketua DPRD Bangka Mendra Kurniawan dan Rendra Basri. Catatan diberikan kepada Dinas yang diminta memperhatikan pengerjaan bangunan di SMPN 2 Pemali yang kurang rapi dan pembangunan ruang kelas SMPN 1 Sungailiat juga dinilai kurang baik terutama soal pengecatan. Terhadap Dinas Perikanan, diminta tidak memberi ke satu kelompok perikanan saja sehingga bisa dibagikan ke kelompok perikanan lainnya di delapan kecamatan se Kabupaten Bangka. DPRD Bangka juga mengkritisi pemanfaatan lapak di Pasar Inpres Sungailiat yang tidak maksimal dan rawan banjir. Tak hanya itu, setiap OPD yang memberi bantuan wajib melapor ke DPRD agar bisa melakukan sinergisitas. \"Rekomendasi ini kami sampaikan kepada Bupati Bangka. Kami berharap dapat ditingkatkan kinerja masing-masing OPD di kemudian hari,\" ujarnya. Sementara itu, Bupati Bangka, Mulkan, terkait sejumlah catatan DPRD Bangka atas LKPj tahun 2020 menyatakam berterimakasih dan siap menerima rekomendasi DPRD Bangka. LKPj yang telah mendapat sejumlah rekomendasi ia nilai merupakan saran dan masukan untuk ditindak lanjuti oleh OPD pada sektor masing-masing. \"Kami telah mendengar beberapa rekomendasi dan beberapa leading sektor seperti di Dinas Kesehatan yang harus ditindaklanjuti. Seperti juga Dinas PU PR terkait saluran air yang diminta diperhatikan pembuatan gorong-gorong agar air berjalan lancar. Termasuk Dinas Pangan dalam hal pengadaan bibit sapi berkualitas,\" jelas Mulkan. Rapat paripurna LKPj Bupati Bangka dihadiri 23 anggota DPRD, unsur forkopimda, sejumlah kepala OPD, ormas dan OKP di Kabupaten Bangka.(trh)