Pekan Ini Bansos PPKM Darurat Cair

*1.500 Paket Bansos untuk 100 Kabupaten/Kota Siap Disalurkan -- JAKARTA - Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bantuan sosial harus dipercepat penyalurannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah penerpan PPKM Darurat. \"Bapak Presiden instruksi agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini. Terutama untuk tadi PKH untuk dimajukan triwulan ketiga ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat,\" kata Sri Mulyani. Berikut bansos yang akan cair pada pekan ini: Program Keluarga Harapan (PKH) Target pemerintah untuk penyaluran PKH ini adalah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan percepatan penyaluran tersebut, maka realisasi PKH di kuartal II-2021 bisa menjadi Rp 13,96 triliun yang diberikan kepada 9,9 juta KPM. Kartu Sembako Presiden Jokowi menginstruksikan agar penyaluran kartu Sembako dipercepat menjadi awal Juli. Targetnya bisa terpenuhi 18,8 juta KPM. Kemudian alokasi anggaran Rp 40,19 triliun. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Alokasi anggaran tahun ini untuk BLT Desa sendiri sebesar Rp 28,8 triliun yang ditargetkan dapat tersalurkan kepada 8 juta KPM. Sementara untuk realisasi sampai Juni 2021 sebesar Rp 4,99 triliun kepada 5 juta KPM. Besaran nilai manfaat yang diberikan kepada peserta sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Bansos Tunai (BST) Kemudian bansos tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM. Nilai yang diberikan Rp 300 ribu per KPM per bulan. Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000. Masyarakat pun bisa mengecek penerima bansos tunai melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. 1.500 Paket Bansos untuk 100 Kabupaten/Kota Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, bahwa tambahan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) siap disalurkan. Adapun tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) ini diberikan sebagai kompensasi baru atas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. \"Untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,\" kata Risma di Jakarta, Sabtu (10/7/2021). Kendati demikian, kata Risma, bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan. Menurutnya, para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kebutuhan dan kesehatannya. \"Sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang enggak bisa makan,\" tegasnya. Senada, Dirut Bulog Budi Waseso juga menyatakan sudah menyiapkan beras sebanyak 200.000 ton untuk tambahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima BST dan PKH selama PPKM. \"Tambahan beras untuk bantuan sosial siap disalurkan, masing-masing nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram,\" kata Buwas. Gunakan Anggaran Bansos untuk Sembako Masyarakat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta, kepala di setiap daerah memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako atau non tunai kepada masyarakat terdampak covid-19. Khsusunya, bagi mereka yang belum mendapatkan bansos tunai dari Kementerian Sosial. Kata Tito, anggaran untuk bantuan sosial tersebut dapat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau melalui pagu anggaran di dinas sosial masing-masing daerah. \"Di setiap daerah tingkat 1 atau tingkat 2 di dinas sosial masing-masing itu ada mata anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Ini dapat digunakan,\" kata Tito, Sabtu (10/7/2021). \"Anggaran itu bisa disalurkan kepada yang terdampak dalam bentuk fisik sembako biar kelihatan di masyarakat,\" sambungnya. Selain dari APBD, Tito juga mengarahkan pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Pasalnya, dari total anggaran tersebut, dapat dimanfaatkan 8 persen untuk kepentingan bansos. \"Karena ada Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) 8 persen dari APBD khususnya dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil 8 persen digunakan untuk kepentingan penanganan covid,\" terangnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menambahkan, bahwa bantuan sosial dari Pemda tersebut untuk menghindari penyelewengan dan juga agar lebih mudah dalam proses monitoring dan evaluasi. \"Masih banyak BLT dana desa yang belum termanfaatkan dan perlu disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Sebab, dari kuota 8 juta, yang tercatat baru 5 juta,\" pungkasnya.(der/fin)