*Beberapa Pemda Stop Seleksi PPPK Gguru Tahap II --
*Ada yang Bertemu Nadiem Makarim? --
KONFLIK tak berkesudahan terus menimpa seleksi PPPK Guru. Bahkan karena soal formasi tak kunjung selesai, ada rencana besok (Kamis,18/11) ribuan guru honerer akan berunjuk rasa di depan istana.
---------------
\"BISMILLAH, 18 November kami guru honorer yang merasa terzalimi bersatu menjejak Jakarta,\" kata Heti Kustrianingsih, perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) kepada JPNN.com (Grup Babelpos.sumeks.co), kemarin.
Dia mengungkapkan kegundahan hatinya karena terpaksa berdemo dan harus meninggalkan anak didiknya. Bukan hanya Heti, tetapi guru honorer yang lulus passing grade PPPK merasa berat.
Namun, pembukaan formasi PPPK guru tahap II sejak kemarin (16/11) malah membuat mereka merasa kecolongan. Sebab, pada 15 November sempat diinformasikan ditunda, tetapi kemudian Selasa subuh pemilihan formasi PPPK guru tahap II akhirnya dibuka walaupun tidak menyeluruh.
\"Mengapa pemerintah ngeyel membuka padahal ada banyak Pemda yang menolak. Mengapa tidak selesaikan dulu masalah guru honorer yang tidak ada formasi ini,\" serunya.
Pembukaan formasi yang mendadak ini membuat Heti dan kawan-kawannya makin sakit hati. Pemerintah disebut senang mempermainkan perasaan guru honorer.
\"Saya bangun jam 05.00 subuh langsung kaget. Untung masih ingat belum salat subuh,\" ujarnya.
Heti dan kawan-kawannya merasa dikhianati dengan adanya pertemuan antara Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan perwakilan guru honorer pada Senin, 15 November sore lalu.
\"Kamis kami berdemo. Sudah bulat tekad kami. Kalau pemerintah memerhatikan kami, maka akan hadir nanti pas demo,\" ucap Heti.
Siapa yang dimaksud berkhianat?
Ternyata memang ada 10 guru honorer dari perwakilan GTKHNK35 Jawa Barat yang bertemu Mendikbudristek Nadiem Makarim. Mereka merupakan guru honorer yang lulus passing grade PPPK tahap I tetapi tidak punya formasi sehingga harus gagal pada kesempatan pertama.
Dudi Abdullah yang merupakan guru honorer K2 di Kabupaten Garut kepada JPNN.com mengungkapkan kegembiraannya diundang Kemendikbudristek bertemu langsung dengan Nadiem dan para pejabat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Saya bahagia dan berbangga hati bisa langsung bertemu dengan Mas Nadiem beserta jajaran pejabat tinggi Ditjen GTK Kemendikbudristek,\" kata Dudi usai pertemuan dengan Menteri Nadiem, Senin (15/11).
Guru honorer sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Nadiem dan jajarannya yang telah mengundang mereka bersilaturahmi serta diskusi. Dari pertemuan itu Nadiem bersedia mendengarkan semua curhatan 10 guru honorer yang diundang.
\"Mas Nadiem sangat menyimak masukan dari guru honorer. Kami lega,\" ujarnya.
Dudi yang merupakan guru honorer K2 bersertifikat pendidik dan rangking ke-85 se-Kabupaten Garut pun merasa plong ketika menyampaikan kondisi di daerahnya yang formasinya sangat minim. Dari delapan ribuan peserta tes PPPK guru tahap I, yang dinyatakan lulus passing grade sebanyak 1.000 lebih. Sementara formasi yang tersedia hanya 196.
Walaupun rangking ke-85, Dudi tidak lulus formasi PPPK guru tahap I karena bukan guru induk.
\"Alhamdulillah Mas Nadiem ternyata mengetahui kondisi di Kabupaten Garut,\" ucapnya.
Dudi dan sembilan guru honorer lainnya berharap hasil pertemuan dengan Nadiem Makarim akan ditindaklanjuti sesuai harapan seluruh peserta tes PPPK tahap I, yang lulus passing grade yaitu adanya formasi untuk mereka.
Ada Pemda Setop
Di sisi lain, pemilihan formasi PPPK guru tahap II 2021 sudah bisa dilakukan sejak dini hari, 16 November kemarin. Namun, tidak semua peserta baik guru honorer, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) bisa mendaftar. Ada sebagian Pemda justru menutup dan menunda pelaksanaan PPPK guru tahap II.
Hal ini membuat gempar sebagian guru honorer. Pasalnya, Pemda yang memilih menutup dan menunda seleksi PPPK guru tahap II ini sebelumnya sudah melaksanakan seleksi tahap I.
\"Ya Allah, ini ada apakah. Teman-teman meratapi nasibnya karena seleksi PPPK guru tahap II ditunda,\" kata Ketum Forum Honorer Nonkategeri Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono kepada JPNN.com, Selasa (16/11).
Dia mengaku sudah meminta pengurus FHNK2I untuk mendata daerah mana saja yang memutuskan menutup dan menunda pelaksanaan seleksi PPPK guru 2021.
Data sementara yang diperoleh FHNK2I, daerah yang tidak membuka atau menunda PPPK guru 2021 adalah Kabupaten Cilacap, Pemprov Jawa Timur, Kota Tebing Tinggi, Kota Surabaya, Kabupaten Bandung. Adapun kalimat pengumuman masing-masing Pemda sebagai berikut:
\"Pemkab Cilacap tidak membuka/menunda pengadaan PPPK guru 2021.\"
\"Pemprov Jawa Timur tidak membuka/menunda pengadaan PPPK guru 2021. Anda akan dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap III.\"
\"Pemkot Tebing Tinggi tidak membuka/menunda pengadaan PPPK guru 2021. Anda akan dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap III.\"
\"Pemkab Bandung tidak membuka/menunda pengadaan PPPK guru 2021. Anda akan dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap III.\"
\"Pemkot Surabaya tidak membuka/menunda pengadaan PPPK guru 2021.\"
\"Ini fatal banget, daerah-daerah yang sudah membuka seleksi PPPK guru tahap I sekarang malah enggak mau buka tahap II dan loncat ke tahap III. Malah ada yang memutuskan menunda PPPK guru 2021,\" tutur Raden Sutopo.(esy/jpnn)