Aksi Damai Pemuda Pancasila di DPRD Bangka Sikapi Persoalan PP Nasional

*Kekosongan Anggota Dewan di DPRD Bangka Disentil -- SUNGAILIAT - Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bangka melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bangka, Kamis (9/12) pagi. Puluhan Ormas PP datang mengenakan atribut dan membawa spanduk tuntutan sikap terkait sikap politisi DPR RI Junimart Girsang. Ketua MPC PP Kabupaten Bangka, Sarmili tampak datang bersama anggotanya yang di DPRD Bangka telah disambut pengamanan dari Polres Bangka dan Satpol PP. \"Kami datang untuk bertemu Ketua DPRD dan menyampaikan aksi damai. Ada beberapa hal narasi akan kami sampaikan,\" kata Sarmili. Pihaknya juga menyesalkan sempat tidak adanya satu pun anggota DPRD Bangka yang tidak ada tempat. \"Apakah betul seluruh anggota dewan ini sudah keluar dari Bangka ini. Apakah semua anggota DPRD meninggalkan gedung ini sampai kosong, \" ujar Sarmili. Dalam hal ini, PP Kabupaten Bangka selalu hadir bersama pihak terkait seperti TNI dan Polri. Sementara itu tidak ada satu pun anggota DPRD hadir di gedung rakyat termasuk tidak pernah menggubris surat permintaan audiensi PP Kabupaten Bangka ke DPRD. \"DPRD tidak pernah membalas audiensi kami, tiga kali kami mengirimkan tidak satu pun dibalas. Perlu kami garis bawahi, kami tidak pernah berbuat onar yang ada pun kami bakti sosial. Bagaimana bisa gedung sebesar ini dibiayai rakyat tidak ada satu pun anggota DPRD,\" tegasnya. Sementara itu pengurus Ormas PP Kabupaten Bangka lainnya, Firada Barsah menyatakan, pernyataan sikap PP Kabupaten Bangka antara lain, menuntut Junimart Girsang meminta maaf kepada seluruh keluarga besar PP melalui media dan disaksikan masyarakat Indonesia. Mendesak Junimart Girsang mencabut pernyataan yang meminta Kemendagri tidak memperpanjang izin Ormas tertentu yang salah satunya izin FPI. Mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberi sanksi Junimart Girsang selalu anggota DPR RI dari PDIP dari Dapil Sumut III. Ucapan Junimart Girsang dinilai menunjukkan tidak mengerti sejarah bangsa. Sehingga PP meminta Junimart Girsang meminta maaf kepada Presiden, Menteri Hukum dan HAM karena telah mendikte terkait sistem aturan yang ada. PP Kabupaten Bangka mendesak DPRD Bangka mengindahkan tuntutan yang disampaikan dan akan kembali melakukan aksi lebih besar bila tidak dihiraukan. Termasuk kemungkinan akan melakukan aksi damai ke Pemda Bangka. Kedatangan PP Kabupaten Bangka diterima oleh pihak Sekretariat DPRD Bangka melalui Kabag Perundang-undangan, Tiaman karena tak satu pun anggota DPRD Bangka berada di tempat. Namun selang beberapa menit aksi damai muncul pimpinan DPRD Bangka, Mendra Kurniawan yang merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Bangka. Mendra Kurniawan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi PP Kabupaten Bangka termasuk soal audiensi yang pernah tidak digubris lembaga. \"DPRD akan segera bersikap bersama kawan kawan lembaga melalui rapat koordinasi terkait aksi damai kawan-kawan. Kami akan segera rapat,\" kata Mendra Kurniawan. Ia pun meminta maaf atas kedatangan PP Kabupaten Bangka yang tidak diterima semua anggota. Mengingat beberapa anggota DPRD terlibat dalam kegiatan pansus. Ia juga memastikan tidak mengetahui surat audiensi yang disampaikan ke DPRD Bangka dan akan melakukan pengecekan. Dalam hal ini ia menilai PP Kabupaten Bangka merupakan mitra di semua lini Kabupaten Bangka. Apabila pun ada persoalan lain terkait Kabupaten Bangka yang ingin diingatkan diminta menyampaikan kembali dalam bentuk surat resmi. \"Segera bersurat resmi kembali. Kalaupun nanti mau beraudiensi ke sebelah (Pemda) saya akan siap jadi \"jembatan\". Kalau di DPRD saya pasti terima, kirim kan surat dan sampaikan juga ke saya,\" sebut Mendra Kurniawan. Aksi damai yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan penyerahan berkas pernyataan sikap PP Kabupaten Bangka tentang persoalan yang dilanda PP secara nasional.(trh)