Namun, sampai hari ini yang diserahkan SK PPPK masih minim, belum mencapai 25 persen. Indra melihat hal tersebut karena daerah kesulitan fiskal. Pengadaan PPPK guru 2021 malah menimbulkan masalah baru di masing-masing daerah. \"Pengakuan sejumlah kepala daerah, DAU yang diterima sangat kecil. Jadi, yang ditransfer Rp 5 miliar misalnya, tetapi pemda harus mengeluarkan uang Rp 10 miliar, kan nombok,\" ucapnya.
Dia mengaku kasihan kepada para guru honorer karena mereka selalu mau saja dikasih janji-janji. Saat diberikan angin segar sedikit, para guru honorer pun langsung adem. \"Guru honorer seharusnya tetap kritis. Jangan diberikan janji sedikit langsung iya-iya saja,\" pungkasnya. (esy/jpnn)