Pendampingan ini akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari 3 unsur yaitu kader KB, PKK, dan Bidan/petugas kesehatan yang diberikan tugas untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling secara virtual atau tatap muka kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat.
Dikatakan data stunting saat ini di Bable 18,6% dan berharap 2022 ini diharapkan 15,6% dan di tahun 2024 harus 14%. Fazar optimis ini bakal tercapai. \"Kita optimis ini bisa turn.\" tandasnya.
Sementara itu Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum menikah melalui pemeriksaan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan alasan apabila ditemukan ketidaknormalan (kondisi patologis) bagi calon istri, maka dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memperbaiki kondisi patologis tersebut. Namun ia mengatakan bahwa tidak ada pelarangan dalam menikah berdasarkan hasil pemeriksaan.
Saat ini, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi yakni 24,4 persen. Artinya, kata Hasto, sati dari empat anak stunting dan masih di atas angka standar yang ditetapkan WHO yaitu di bawah 20 persen.
Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan bahwa pencegahan stunting bagi calon pengantin sebenarnya perintah agama, bukan hanya perintah negara. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN dan Kementerian Agama, tetapi hal ini harus menjadi tanggung jawab semua.
Hal ini penting dilakukan dengan cara-cara yang kolaboratif. Sebab jika tidak dilakukan dengan kolaborasi yang baik, penurunan stunting akan mengalami hambatan yang tidak mudah. (bgs)