Perkuat Peran BPD, Pemkab Bangka Dorong Desa Semakin Solid dan Demokratis

BABELPOS.ID, SUNGAILIAT — Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan Desa yang kuat, transparan, dan partisipatif.

Semangat tersebut mengemuka dalam pembukaan kegiatan Penguatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Bangka, yang digelar di hotel Novilla Sungailiat, Selasa (6/10/2026).

 BACA JUGA:Nama Baik Dipulihkan, Mantan Ketua Bawaslu Bangka Sugesti Resmi Bebas Murni Usai MA Tolak Kasasi Jaksa

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Haryadi, serta para pemangku kepentingan terkait.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan seluruh anggota BPD dalam menjalankan tugas serta fungsinya di tengah masyarakat.

Sekda Bangka, Haryadi, menyampaikan bahwa BPD bukan sekadar lembaga kelembagaan semata, melainkan memiliki tanggung jawab besar untuk menjembatani komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat di tingkat paling bawah.

 BACA JUGA:DLH Bangka catat 19 unit SPPG sudah dilengkapi IPAL

“Melalui kegiatan ini, para anggota BPD diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerja, memahami peraturan yang berlaku, serta mempererat koordinasi dengan Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat.

Ketika BPD semakin kuat, suara rakyat semakin punya ruang.

Dari desa, tata kelola pemerintahan yang baik dibangun, dan dari desa pula kemajuan daerah dimulai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bangka, Susantri, menjelaskan kegiatan ini diikuti 97 peserta yang mewakili 62 desa se-Kabupaten Bangka.

 BACA JUGA:RAPBD Belitung 2027 Tembus Rp1 Triliun, 4 Arah Pembangunan Jadi Prioritas

“Kami mendapat banyak ilmu dan wawasan berharga dari para narasumber yang berasal dari Kejaksaan Negeri Bangka, Polres Bangka, Pemerintah Desa, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Babel,” ungkap Susantri.

Kegiatan penguatan kapasitas ini berlangsung selama tiga hari, 6–8 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya Pemkab Bangka memperkokoh fondasi pemerintahan yang berakar dari desa. 

Sumber: