DPRD Babel Usul Pembentukan Bank Data Daerah untuk Atasi Polemik Ketidakakuratan Desil Bansos

DPRD Babel Usul Pembentukan Bank Data Daerah untuk Atasi Polemik Ketidakakuratan Desil Bansos

--

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan pembentukan Bank Data daerah sebagai solusi atas carut-marut penetapan status desil masyarakat.

Masalah ketidakakuratan data pendataan sosial tersebut menjadi topik utama dalam Rapat Audiensi Dinamika Pendataan Desil di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).

​Rapat yang dihadiri perwakilan Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Pulau Bangka serta Badan Pusat Statistik (BPS) ini mengungkap banyaknya ketidaksesuaian data bantuan sosial (bansos) di lapangan.

BACA JUGA:Spesialis Pencuri Toko Dan Proyek Ditangkap Polres Bangka Barat

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, membeberkan bahwa proses pendataan oleh kementerian dan lembaga pusat selama ini kerap mengabaikan peran pemerintah desa atau kelurahan.

​"Akibatnya, data yang dikelola pusat tidak mencerminkan kondisi rill.

Ada warga lansia 70 tahun yang tidak punya rumah justru masuk desil 7.

Sebaliknya, warga yang memiliki dua mobil dan usaha malah tercatat di desil 2," ungkap Didit.

​Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Babel bersama pemerintah daerah, kades, dan BPD sepakat untuk segera berkoordinasi dengan BPS Pusat, Kementerian Sosial, serta Bappenas.

BACA JUGA:​HUT ke-269 Pangkalpinang, Bank Sumsel Babel Salurkan Bantuan CSR Senilai Rp311,2 Juta

Didit mendorong Gubernur Babel menyurati pemerintah pusat agar menghentikan sementara (off) penggunaan data saat ini guna mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat.

​Selain mengusulkan Bank Data Babel yang terintegrasi dan akurat, Didit menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam setiap verifikasi lapangan.

BACA JUGA:PLN UPK Timor dan PLN EPI Perkuat Kolaborasi Jaga Ketersediaan Energi Primer PLTU Bolok

Ia juga membuka peluang pengalokasian APBD Provinsi untuk mendukung kegiatan musyawarah desa (Musdes) terkait pendataan yang sempat terkendala pemotongan anggaran pusat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait