CV Teman Jaya Milik Bos Afat Penikmat Korupsi Terbesar Rp 1,6 T Timah Basel
Para terdakwa saat memasuki Pengadilan Tipikor Pangkalpinang untuk menjalani sidang. --Foto Reza
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Surat dakwaan JPU dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan (Basel) dalam pusaran perkara korupsi tata kelola penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk bersama mitra usaha di wilayah IUP Basel kurun 2015–2022, mengungkap fakta mencengangkan. Dimana dari 14 perusahaan mitra -baru 9 diadili- ada perusahaan korupsi mencapai triliunan. Bahkan paling sedikit ratusan juta. Sungguh korupsi yang fantastis atas hasil alam bumi serumpun sebalai ini.
Dalam dakwaan mengungkapkan perusahaan dengan korupsi terbesar diraih oleh CV Teman Jaya dengan terdakwa Kurniawan Effendi Bong als Afat sekaligus pemilik TJ Mart. Dengan nilai korupsi yakni sebesar Rp1.621.807.104.444. Kemudian disusul oleh perusahaan CV Diratama milik terdakwa Doni Indra sebesar Rp 984.836.249.729.
Selain 2 perusahaan di atas, 12 perusahaan lainya yang korupsinya hampir Rp setengah triliun. Yakni CV SR Bintang Babel milik terdakwa Harianto sebesar Rp 493.277.892.078. PT lndometal Asia milik terdakwa Agus Slamet Prasetyo sebesar Rp350.670.959.407. PT Usaha Mandiri Bangun Persada milik Steven Candra sebesar Rp281.352.759.898. CV Cahaya Sukses Abadi sebesar Rp.188.156.582.818. CV Bahagia sebesar Rp 152.386.012.326.
Sementara itu sisanya tercatat korupsinya Rp puluhan miliar. Yakni Perusahaan CV Candra Jaya sebesar sebesar Rp27.960.449.703 milik Yusuf als Yuyu. CV Bintang Terang sebesar Rp25.791.343.303 milik Hendro anak dari Eu Jongsem. PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS) sebesar Rp.23.344.309.277. PT Bangun Basel (BUMD) sebesar Rp11.272.618.179 Direktur Hanizaruddin. CV Bumi Basel Makmur sebesar Rp1.615.101.407. CV Usman Jaya Makmur sebesar Rp617.978.239 milik Usman Hamid. CV Cahaya Timur sebesar Rp129.632.959.
Tim JPU menilai telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pusaran perkara yakni senilai Rp 4.163.218.993.767. Besaran kerugian negara tersebut berdasar laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara tipikor tata niaga komoditas timah tahun 2015 sd 2022 nomor: PE.03.03/SR-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mel 2024.
BACA JUGA:Diduga Tabrak Lari, Pengendara Vega R Meninggal Dunia, Begini Kronologi Sementara
Korupsi yang terjadi tersebut tak terlepas dari adanya pemufakatan jahat antara perwakilan perusahaan smelter swasta dengan terpidana Alwin Albar, Emil Ermindra dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Khusus nama para terpidana tersebut telah dinyatakan inkrah yang telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang telah merugikan keuangan negara Rp 300 triliun itu.
Skema berupa mengatur kerja sama sewa-menyewa alat peleburan bijih timah. Disertai permintaan agar perusahaan terafiliasi dengan smelter swasta diberikan legalitas berupa surat perjanjian (SP) dan surat perintah kerja (SPK) untuk menambang di wilayah IUP PT Timah. Legalitas tersebut diduga menjadi pintu masuk praktik menyimpang.
Kegiatan penambangan yang semestinya dilakukan pemegang IUP justru dijalankan oleh mitra usaha yang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana jasa pertambangan berdasarkan izin usaha jasa pertambangan (IUJP), peran pemegang izin disebut bergeser secara tidak sah.
Parahnya, sejumlah mitra usaha juga diduga melakukan pengepulan bijih timah dari aktivitas penambangan ilegal untuk kemudian dijual kepada PT Timah dengan dasar SPK. Transaksi dilakukan berdasarkan tonase (ton/SN), bukan imbal jasa atas volume atau waktu pekerjaan sebagaimana skema jasa pertambangan yang sah.
Atas hal ini semua diduga sejak 2015 sd 2022, PT Timah Tbk melegalisasi penambangan maupun pembelian bijih timah dengan menerbitkan SP dan SPK tanpa memenuhi persyaratan, termasuk tanpa persetujuan menteri ESDM sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, setelah bijih timah diterima, PT Timah kemudian menyalurkanya kepada smelter swasta sesuai kesepakatan awal. Dalam praktik itu, diduga terdapat penerimaan fee sebesar USD 500 hingga USD 750 per ton yang dikemas dalam bentuk program corporate social responsibility (CSR).
Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tertanggal 28 Mei 2024 serta keterangan ahli auditor BPKP pusat pada 28 Januari 2026, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara di Basel mencapai Rp4.163.218.993.766,98.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
