BEM KM UBB Geruduk DPRD Babel, Kritik Pemerintah Soal Pemangkasan Anggaran Pendidikan demi MBG

BABELPOS.ID, ​PANGKALPINANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM KM UBB) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026). Dalam aksinya, mereka melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mulai mengabaikan amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan.

​Di depan Gubernur Hidayat Arsani, Ketua DPRD Didit Srigusjaya beserta anggota lainnya yang menerima mereka, para mahasiswa menyoroti pengalokasian anggaran pendidikan yang kini diduga tidak lagi mencapai mandat minimal 20 persen dari belanja negara. Mereka menilai pemerintah lebih memprioritaskan program yang dianggap kurang produktif, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Perwakilan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBB, Rizki, dalam orasinya menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam menjaga porsi anggaran pendidikan 20 persen merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

​"Pemerintah sebagai pelaksana tugas negara sudah tidak lagi mampu menjalankan amanah undang-undang terkait alokasi anggaran pendidikan. Ini menjadi ancaman nyata dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia," tegas Rizki di hadapan massa aksi.

BACA JUGA:Demo Soal Andri Yunus, MBG hingga WFH, Aliansi BEM Babel Kecewa Tak Ditemui Pimpinan Daerah

BACA JUGA:Pemimpin Sibuk Masalah Pribadi, BEM SI Soroti Keterpurukan Babel di Tengah Kekayaan Sumber Daya

​Ia menambahkan, dalih efisiensi anggaran yang sering disampaikan pemerintah berbanding terbalik dengan pemborosan yang terjadi pada program-program baru. Rizki bahkan menyindir program MBG sebagai bentuk pemborosan keuangan negara yang tidak tepat sasaran.

​Selain masalah anggaran makro, mahasiswa juga membawa isu kemanusiaan terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Rizki menceritakan realita yang dihadapi ayahnya dan banyak guru lainnya yang masih jauh dari kata sejahtera.

​"Guru terus berjuang dengan dedikasi tinggi, bahkan saat sakit mereka tetap mendidik anak bangsa. Namun, apresiasi negara terhadap kesejahteraan mereka masih sangat minim," lanjutnya.

​Selain isu pendidikan, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi hak-hak buruh dari ketidakadilan. Memberikan ruang aman dan adil bagi suara perempuan yang melawan diskriminasi.

​Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, yang menemui massa aksi menyatakan apresiasinya terhadap sikap kritis mahasiswa. Menurutnya, aspirasi ini merupakan pengingat bagi lembaga legislatif dan eksekutif.

​"Aspirasi ini harus didengar dan diterima dengan baik. Kami berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat merespons suara kritis mahasiswa ini agar kita bisa bersama-sama menemukan solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Eddy.

​Aksi yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan penyerahan poin-poin tuntutan kepada pihak DPRD untuk diteruskan ke tingkat pusat. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan mengenai komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.

BACA JUGA:BEM Fakultas Hukum UBB Sorot Kasus Wagub Hellyana

Sumber: