Negara Hadir, Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang di 2025

Tampak warga Dusun 4 Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin sedang berbincang dengan petugas PLN. Para warga antusias menyambut hadirnya listrik di dusun mereka lewat Program Listrik Desa tahun ini.--
BABELPOS ID, MUSI BANYUASIN – Pemerintah terus memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri.
Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025.
Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA:Promo Spesial Hari Listrik Nasional ke-80, Tambah Daya Listrik Diskon 50 Persen
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10) menegaskan, terang listrik merupakan hak setiap warga negara.
Karena itu, Pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.
“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil.
BACA JUGA:60 Persen Objek Belum Terdaftar PBB, Pemkot Pangkalpinang Dorong Pemutihan dan Perda Register Tanah
Presiden Prabowo menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera bebas dari kegelapan.
Pemerintah memastikan program ini akan terus dikebut agar seluruh rakyat dapat menikmati terang yang sama dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN.
Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.
BACA JUGA:Promo Spesial Hari Listrik Nasional ke-80, Tambah Daya Listrik Diskon 50 Persen
“Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: