159 Koperasi Terdata di Bateng,102 Aktif

BABELPOS.ID, KOBA - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyebutkan dari 159 koperasi yang terdata di Disperindagkop dan UMKM, sebanyak 102  koperasi yang aktif melaksanakan kegiatan dan rapat anggaran tahunan (RAT).

BACA JUGA:Selain F7 PRO, Ada F7 Ultra di Indonesia, Speknya Lebih Gahar, Jadi Ponsel POCO Paling Ngebut

Bupati Algafry minta koperasi yang tidak aktif tersebut dilakukan upaya optimalisasi dan dipersiapkan menjadi Koperasi Desa Merah Putih.

"Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program strategis nasional yang diteruskan ke daerah untuk memperkuat pondasi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya, Selasa (15/4).

BACA JUGA:Bupati Algafry Ajak Para Ulama Samakan Persepsi

Algafry menargetkan dalam bulan ini Koperasi Merah Putih sudah terbentuk di semua desa dengan upaya optimalisasi koperasi yang ada dan membentuk koperasi baru.

"Saya minta kepala desa menjadi motor penggerak untuk menyukseskan program pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa," ujarnya.

BACA JUGA:Bupati Algafry Ajak Para Ulama Samakan Persepsi

Ia meminta kepala desa mampu menggerakkan masyarakat untuk memiliki semangat berkoperasi karena koperasi bukan milik pemerintah tetapi punya masyarakat.

"Koperasi itu sepenuhnya milik masyarakat, mereka bertumbuh bersama warga dan pemerintah hanya melakukan pembinaan serta pengawasan saja," ujarnya.

BACA JUGA:Berkat Program Klasterkuhidupku BRI, Klaster Usaha Tenun Ulos Ini Sukses Bangkit dan Berdayakan Kaum Wanita

Algafry juga mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya koperasi sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ekonomi kerakyatan di akar rumput.

BACA JUGA:Tiga Ribuan Warga Bangka Manfaatkan Layanan Cek Kesehatan Gratis

Arahan tersebut telah dituangkan dalam program nasional pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dan 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam berbagai kebijakan nasional seperti RPJMN 2025-2029 dan Program Asta Cita. 

Sumber: