Menjaga Inflasi Semasa Ramadan

Oleh Arief Setyowidodo

Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung

___________________________________________

Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Keberkahan Ramadan tidak hanya terikat pada konteks ibadah, namun juga pada konteks ekonomi. Beberapa fenomena ekonomi seperti pencairan gaji ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai swasta mewarnai indahnya bulan Ramadan. Dampaknya, daya beli masyarakat meningkat.  

Berkembangnya aktivitas masyarakat selama Ramadan Idulfitri tentu menjadi pola musiman yang baik bagi ekonomi. Ramadan Idulfitri seakan menjadi bensin agar perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi. Namun, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan Idulfitri perlu didukung dengan inflasi yang terjaga. 

Sayangnya, inflasi periode Ramadan Idulfitri bagaikan api dengan asap. Selama delapan tahun terakhir, pergerakan harga pada Ramadan dan Idul Fitri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu tercatat inflasi, dengan rata-rata bulanan 0,87 persen dan rata-rata tahunan sebesar 3,52 persen. 

Secara sederhana, kita dapat memahami situasi ini dari sudut pandang permintaan dan penawaran. Peningkatan permintaan yang tecermin dari tingginya daya beli masyarakat selama Ramadan Idulfitri, jika tidak direspon dengan kecukupan penawaran, berimplikasi pada pasokan yang semakin terbatas. Alhasil, harga akan melambung. 

BACA JUGA:Inovasi BI-FAST Bulk Transfer: Membuka Era Baru Sistem Pembayaran

BACA JUGA:Mirisnya Bangsa Ini: Korupsi PT Pertamina dan Wajah Buram Integritas Nasional

Guna menjawab tantangan pengendalian inflasi selama Ramadan Idulfitri di tahun ini, keseimbangan permintaan dan penawaran menjadi kunci. Akselerasi permintaan perlu diimbangi dengan kecukupan pasokan. Merespon hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah mengupayakan beberapa langkah. 

Pertama, melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur, dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi serta TPID Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung pada 26 Februari 2025. Pertemuan ini membuahkan beberapa poin kesepakatan penting seperti memastikan kelancaran arus lalu lintas barang dan penumpang, mengembangkan sentra produksi pangan lokal, memastikan distribusi BBM dan LPG 3Kg, serta mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD). 

Kedua, aktif menggelar Operasi Pasar (OP) atau Gerakan Pasar Murah (GPM). OP/GPM menghadirkan bahan pangan pokok penting masyarakat selama periode tertentu. OP/GPM juga dinilai efektif dalam meredam gejolak harga pangan dalam jangka pendek, seiring implementasi Fasilitasi Distribusi Pangan yang menekan harga jual berada dibawah harga pasar. Menjelang berakhirnya triwulan pertama 2025, setidaknya telah terdapat lebih dari 20 kali pelaksanaan OP/GPM di seluruh wilayah Bangka Belitung. Jumlah ini akan terus bertambah, sejalan dengan atensi pelaksanaan OP menjelang Ramadan Idulfitri oleh Kementerian Dalam Negeri di seluruh wilayah Indonesia sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025. 

Ketiga, sinergi sidak pasokan di pasar dan distributor. TPID bersama Satgas Pangan telah melaksanakan sidak pasokan di pasar pagi dan distributor daging sapi Kota Pangkalpinang pada 27 Februari 2025. Sidak pasokan menjadi kritikal dalam memastikan pasokan pangan menjelang Ramadan Idulfitri mencukupi kebutuhan masyarakat. 

BACA JUGA:Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial: Stimulus Bank Sentral Mendukung Program 3 Juta Rumah

Sumber: