Tingkatkan Pelayanan Dasar Publik, RSUD Kriopanting Sosialisasikan FKP

BABELPOS. ID, TOBOALI - Dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar publik dalam bidang kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kriopanting Bangka Selatan (Basel) menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP).

BACA JUGA:Unmuh Babel Raih Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan Predikat

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut RSUD Kriopanting mengundang Ketua Komite Medik, APT. Rachmawati Felani Djuria, Ketua SPI RSUD Kriopanting, penanggung jawab Anestesi, Penanggung jawab Promkes, perwakilan Media di Basel, Kepala Ruangan Pelayanan di Kriopanting serta beberapa tamu undangan lainnya.

BACA JUGA:Meski PT BBE Punya IUP, Warga Tetap Tolak Tambang Pasir Teluk Uber: Tolong Pemerintah dengar Aspirasi Kami

Direktur RSUD Kriopanting Himawan Setianto menyebutkan, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk bagaimana meningkatkan pelayanan dengan mendengarkan berbagai saran serta paparan program guna memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Kita mendengarkan, berbagai saran maupun program yang bisa meningkatkan pelayanan dasar yakni kesehatan ke masyarakat," ucapnya, Kamis (12/12).

BACA JUGA:Bawaslu Babel Siap Memberikan Keterangan di Mahkamah Konstitusi

Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yakni  dengan berdialog dan diskusi antara penyelenggara layanan publik bersama  masyarakat antara lain akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta  media. 

"Melalui FKP ini publik dapat memberikan masukan, saran, dan usulan terkait pelayanan publik di RSUD Kriopanting," terang Himawan.

BACA JUGA:OJK Resmi Hadir di Bangka Belitung, Dipimpin Farid Falatehan

Disebutkannya, bahwa pada beberapa bulan lalu RSUD Kriopanting menjadi rujukan studi banding dari Dinas Kesehatan Mesuji Provinsi Lampung, di dalam studi banding tersebut Dinkes Mesuji mencontoh serta belajar apa saja yang menjadi pondasi terkuat dalam mendirikan rumah sakit pertama type D.

BACA JUGA:Bawaslu Babel Siap Memberikan Keterangan di Mahkamah Konstitusi

Rekomendasi ini tak main - main karena langsung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga hal ini menjadi kebanggan yang luar biasa.

Kendati demikian pihaknya tetap membutuhkan saran dari stakeholder yang ada agar segala macam pelayanan kesehatan ke masyarakat memuaskan.

Sumber: