Kemenkumham Babel Evaluasi Perda Izin Lingkungan kota Pangkalpinang

PANGKALPINANG - Kadivyankumham, kanwil Kemenkumham Babel  Fajar Sulaeman Taman,minggu ( 27/7/24) mengatakan bahwa pihaknya telah lakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap perda kota Pangkalpinang tentang Izin lingkungan analisis dan evaluasi hukum merupakan pengejewantahan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, ditambahkan oleh Fajar bahwa analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian penilaian Indeks Reformasi Hukum . pada variabel 3 (tiga) yaitu kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. “Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi perda yang sedang berlaku  untuk ditinjau kembali daya keberlakuannya” ujarnya

Kepala Bidang Hukum,kemenkumham Babel  Eko Saputro menambahkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 kota Pangkal Pinang tentang Izin Lingkungan menjadi objek analisa dan evaluasi karena pengaturannya terdampak dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Siti Latifah, menguraikan lembar matriks yang harus diisi oleh Tim Pokja, antara lain pengaturan pasal per pasal, dimensi, variabel, indikator, analisis, dan rekomendasi. Pembahasan dilakukan mulai dari judul sampai dengan ketentuan penutup. Hasil pengisian lembar matriks ini akan menjadi bahan bahan/temuan sementara Tim Pokja dan akan didiskusikan kembali pada rapat FGD.

Hadir dalam kegiatan ini JFT Perancang Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang (Prasetio Rini), JFT Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (Sondang Juwita Aritonang dan Permadi),  JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT/JFU Analis Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemda di Babel karena selama ini telah bersinergi dengan kanwil kemenkumham Babel , terkait harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah

Sumber: