DPRD Babel Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Pemprov Babel, Perwakilan Penambang Hingga Stakeholder

DPRD Babel Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Pemprov Babel, Perwakilan Penambang Hingga Stakeholder

Ist/Dokumentasi Diskominfo Prov.Babel--

//Bahas sejumlah persoalan,  terkait tata Kelola pertambangan timah di Babel

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, yang dalam hal ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Fery Afriyanto bersama jajaran, serta perwakilan masyarakat penambang hingga stakeholder membahas sejumlah persoalan, terutama terkait tata Kelola pertambangan timah di Babel. 

BACA JUGA:Pembangunan Pasar Toboali Capai 80 Persen, Pertengahan Juli Target Selesai

Dalam RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Babel, Rabu (5/6). Berbagai perwakilan masyarakat penambang mendesak pemerintah untuk segera dikeluarkan aturan terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar mereka dapat melakukan penambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

BACA JUGA:Diyakini Jadi Solusi Ekonomi Babel, Desakan IPR Menguat

Dijelaskan Pj Sekda Fery bahwa, hingga saat ini Juknis terkait IPR sedang berproses di Kementerian ESDM. Saat ini tengah melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penerbitan IPR di blok WPR yang telah ditentukan, yakni di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. 

"Kita semua masih menunggu juknis tersebut. Ini penting karena berisi aturan penyusun dokumen lingkungan hingga kewajiban pemegang IPR dalam menerapkan kaidah pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan," ungkapnya. 

BACA JUGA:Wisata Babel Sepi Karena Tiket Pesawat Mahal? DPRD Sentil Maskapai Penerbangan

Selain IPR, ia juga menawarkan solusi bagi para penambang, yakni melalui pola kemitraan untuk mengakomodir masyarakat penambang yang ingin menambang di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), salah satunya PT Timah. 

"Ini merupakan satu skema bagaimana PT Timah bisa mengalokasikan wilayah IUP-nya bagi koperasi penambang rakyat untuk mengakomodir masyarakat penambang," tuturnya. 

BACA JUGA:Maknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BRI Pulihkan Ekosistem & Lawan Perubahan Iklim Lewat BRI Menanam

Sementara itu, Plt Wakil Ketua DPRD Babel Hellyana menjelaskan, RDP tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan ekonomi akibat kondisi pertimahan di Babel yang mengalami kemerosotan. 

"Nanti akan kembali dibahas dalam RDP lanjutan dengan mengundang Forkopimda Babel untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Babel," imbuhnya. 

Penulis: Budi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: