Soal Keuangan Pemkab Bangka, PABPDSI: Wakil Ketua DPRD Lempar Batu Sembunyi Tangan

Soal Keuangan Pemkab Bangka, PABPDSI: Wakil Ketua DPRD Lempar Batu Sembunyi Tangan

Susantri--Julian

BABELPOS.ID, MERAWANG - Ucapan Wakil Ketua DPRD Bangka, Taufik Koriyanto, soal defisit APBD ternyata mematik reaksi dari berbagai pihak. Termasuk di jajaran Pengurus Daerah (PD) Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI). Seperti yang diutarakan Ketua PABPDSI Bangka, Susantri.

Kepada Babel Pos, pihaknya menyayangkan keluarnya statemen tersebut. Menurutnya, tak sepantasnya ucapan yang seolah menyudutkan posisi kepemimpinan Mulkan-Syahbuddin atas defisit keuangan Pemkab Bangka.

"Ini kesannya lempar baru sembunyi tangan," kata Susantri lewat pesan singkat WhatApps, Senin (2/10).

BACA JUGA:Ada Mobil Layanan Keliling, Bayar Pajak di Kabupaten Bangka Makin Mudah

Disebutkan juga Ketua BPD Pagarawan ini, persoalan keuangan Pemkab Bangka ini juga tak lepas dari campur tangan para anggota dewan, tepatnya saat pembahasan di badan anggaran, penandatangan KUA-PPAS hingga ketuk palu saat pengesahan paripurna. 

"Selaku wakil ketua (DPRD) yang bersangkutan kan ikut tanda tangan dan meyetujui KUA PPAS dan APBD 2023 serta mangunakan. Jadi jangan lah terlalu mudah memberikan pandangan yang tendensi menjatuhkan," sesalnya.

BACA JUGA:Pamit, Minta Maaf Pada Pegawai, Mulkan Sampaikan Ini

Pihaknya juga mengajak seluruh pihak dapat berpikir bijak mengenai persoalan yang terjadi saat ini, termasuk wacana untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang dinilai menjadi beban APBD Bangka.

"Kami yakin masih ada cara lain, dan persoalan ini bisa diselesaikan. Yang jelas kita tidak ingin ada yang dikorbankan, mereka juga butuh penghidupan," tegasnya.

BACA JUGA:Bupati Mulkan Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Keringanan Pajak

Sebelumnya, saat paripurna DPRD pengesahan anggaran perubahan 2023, Wakil Ketua DPRD Bangka Taufik Koriyanto mengkritik defisit senilai Rp147 miliar APBD Bangka 2023 hingga berbuntut penolakan Fraksi Gerindra-PAN terhadap APBD perubahan 2023.

Selain itu beban keuangan daerah yang semakin tinggi lantaran banyaknya pegawai honorer. Ia berharap ada pembenahan di era kepemimpinan Pj Bupati Bangka, M Haris.(*)

BACA JUGA:Optimalisasi Pendapatan Daerah, BPPKAD Bangka Sosialisasikan Pajak Hotel & Restoran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: