RD Kembali Jelaskan Soal 'Sidak Heboh' Bukan Penjarakan Orang

Langkah 'Timah': Dari Tambang, Industri Lalu Bursa?

POLA penataan pertimahan di Bangka Belitung (Babel) ala Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Ridwan Djamaluddin tampaknya mulai bergeser. 

Awal Dirjen menjabat Penjabat Gubernur Babel, penataan pertimahan dimulai dari pertambangan. Fokusnya, yang ilegal harus berpindah ke legal. 

Hasilnya?

Naik setingkat, perhatian pria yang akrab dikenal RD memperhatikan aktivitas industri pengelolaan timah. Industrinya. Ia menyoroti masih banyaknya aktivitas ini dilakukan di kediaman pribadi. Bahkan cenderung di tengah pemukiman penduduk. 

Naik lagi, kini RD membidik pasar fisik timah murni  batangan, atau bursa. Diketahui ada dua bursa yang menaungi penjualan timah Indonesia yakni Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dan Jakarta Futures Exchange (JFX). 

Sebelumnya keberadaan bursa timah ini pernah dikeluhkan Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI).  Sebab di pelaksanaan ekspor timah yang dilakukan bursa, ada pungutan 0,06 persen yang dibebankan oleh eksportir dari tiap transaksi. 

Dikonfirmasi babelpos.id usai Paripurna DPRD Babel, RD tak menampik jika perhatian pihaknya akan tertuju pada bursa timah dan hal ini juga pernah dibahas pihaknya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI. 

"Itu juga salah satu topik (dibicarakan), intinya mari kita lihat semua permasalahan ini kacamata positif," tuturnya. 

Sejatinya, kata RD, bahwa pihaknya ingin semaksimal mungkin industri pertimahan ini dapat berjalan sesuai koridornya. Memang awalnya dilakukan penertiban pada penambang penambangnya, hanya luasnya wilayah laut dan darat, hal itu menurut dia tidak mudah dilakukan. 

Oleh sebabnya, lanjut RD, berdasarkan kajian penertiban dilakukan di muaranya yakni industri yang menampung pasir timah supaya para penerima pasir timah ini berjalan sesuai ketentuan, terima timah dr Izin Usaha Penambangan (IUP) yang resmi. 

"Menata di penambangnya, menata di smelternya atau menata bursa, kita lihat manfaat lebih besarnya dan kepentingan negaranya. Bursa dibawah kemendag, ya antar kementerian bisa dibicarakan sesama kementerian," ungkapnya. 

Ada yang bereaksi, ia menilai itu hal yang wajar. Ia pun mengaku tidak ada niat buruk terhadap masyarakat. 

"Doakan saja ini berjalan dengan baik. Mari kira jadikan timah ini sebagai berkah semaksimal mungkin. Kalau ada yang terganggu, cobalah cari jalan untuk melakukan yang lebih baik, kami akan memfasilitasi," imbuhnya. 

Sumber: