Disperindag Pantau Bapokting

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melalui Dinas Perindustrian Perdagagan (Disperindag) kembali melakukan pemantauan bahan pokok dan penting (Bapokting) di Babel.

Pemantauan ini juga diikuti Tim dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Demikian ini disampaikan Kabid Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel Fadjri Djagahitam, Minggu (29/1).

Setidaknya, kata Fadjri, ada tiga depo di Pangkalpinang yang dipantau pihaknya dalam ranfka monitoring dan supervisi barang penting di beberapa depo penyedia bahan pokok dan barang penting di Babel. "Di giat kali ini kita melakukan tinjauan langsung ke tiga depo, untuk melengkapi penyediaan data serta informasi terkait harga bahan pokok dan barang penting ini," jelasnya.

Fadjri mengatakan, Disperindag Babel bersama Ditjen PDN Kemendag RI melakukan peninjauan ke tiga depo penyedia bahan pokok dan barang penting, yakni depo bahan bangunan, depo pupuk non subsidi dan depo pangkalan gas elpiji 3 kilogram dan 12 kilogram.

Peninjauan ini untuk melihat perbandingan harga yang nantinya akan diinput ke sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP). Dari sistem ini masyarakat dapat melihat langsung harga bahan pokok dan barang penting.

Selain itu dari peninjauan ini Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dapat melakukan perumusan kebijakan untuk bahan pokok dan barang penting di daerah. "Hasil peninjauan ke tiga depo tadi untuk harga bahan bangunan seperti semen, paku, besi, cor dan kayu balok memang harganya lebih tinggi dari yang ditetapkan karena di Babel tidak ada distributor langsung," ujarnya.

Begitu juga untuk harga pupuk non subsidi seperti pupuk urea, ACL dan NPK sedikit lebih tinggi karena saat ini pupuk subsidi hanya boleh digunakan untuk tanaman hortikultura dan di Babel petani hortikultura sangat sedikit. "Dan hasil tinjauan untuk harga elpiji 3 kilo dan 12 kilogram tadi masih sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah," imbuh Fadjri.

Sumber: