Pelabuhan Tidak Spesifik Dalam RPJMD Beltim, Padahal Perlu

BABELPOS.ID, MANGGAR - Terbangunnya pelabuhan tidak spesifik disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2025. Kaitannya lebih pada percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Kabupaten Belitung Timur.

"Dalam konteks kita yang langsung dengan RPJMD memang secara spesifik tidak menjurus harus ke terbangunnya pelabuhan. Tetapi disebutkan disitu, kita ingin melakukan pemulihan ekonomi dan agar ekonomi kita mengalami peningkatan atau kebangkitan ekonomi pasca dihantam covid. Selama 2 tahun kita tidak bisa terlalu banyak bergerak," ungkap Kepala Bappelitbangda Belitung Timur, Mathur Novriansyah, Rabu (11/1).

Namun, Mathur menegaskan perlunya pelabuhan sebagai pintu masuk Belitung Timur karena kondisi geografis. Sebab melihat kenyataan saat ini, pertumbuhan ekonomi Beltim yang tanpa dukungan pembangunan pelabuhan akan sulit berkembang dalam konteks waktu secara cepat. 

"Perkembangan kita akan sangat lambat sekali," kata Mathur.

Demikian pula soal inflasi, bukan menjadi alasan hadirnya pelabuhan yang berdampak pada biaya transportasi. Karena persoalan inflasi lebih cenderung pada pengaturan perilaku pasar. Misalnya perilaku yang lebih kepada monopoli distribusi barang.

"Pelabuhan tetap akan sangat kita butuhkan karena kita punya potensi berupa komoditi atau berupa apapun itu barang dan jasa yang bisa kita bawa keluar melalui pintu keluar atau dibawa kedalam," jelas Mathur.

Hal tersebut sejalan dengan proyeksi Belitung Timur yakni tumbuhnya kegiatan industri atau manufaktur yang hasilnya perlu diangkut keluar. 

"Maka keinginan untuk memiliki pelabuhan selain di rencana tata ruang sudah ada, di pelaksanaan maupun perwujudan juga merupakan bagian yang harus direalisasikan," terang Mathur.

Soal dipilihnya Tanjung Resing di Kecamatan Dendang sebagai lokasi pembangunan pelabuhan karena sejauh ini paling siap. Seluruh dokumen sudah siap dan hanya menunggu pemerintah pusat menyetujui pembangunan.

"Sampai sekarang kita sudah punya tanah dengan adanya sertifikat hak milik, jalan akses yang sudah diselesaikan perjanjiannya dengan perusahan perkebunan besar disana. Sudah sepakat dan dituangkan dalam MoU. Rencana pembanguan sendiri kita akan koordinasi dengan Kemenhub. Kita harapkan 2023 sudah ada action," ulasnya.(**)

Sumber: