Pesan Teduh Puan Maharani Jelang 2024: Ciptakan Pemilu Jujur dan Adil

Pesan Teduh Puan Maharani Jelang 2024: Ciptakan Pemilu Jujur dan Adil

Ketua DPR RI Puan Maharani- FOTO: Ilust babelpos.id-

KOMITMEN Ketua DPR RI Puan Maharani untuk terus menciptakan demokrasi yang bermartabat dan berkualitas di tanah air patut diapresiasi. Hal ini sejalan dengan politisi PDI Perjuangan itu mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan baik, serta jujur dan adil (jurdil).

"Menjadi tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara baik, jujur, dan adil," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selain menyampaikan pesan kepada masyarakat, Puan pun mengatakan partai politik (parpol) peserta Pemilu perlu semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Harapannya, hal ini bisa mewujudkan Pemilu yang berkualitas di 2024 mendatang. "Senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkukuh persatuan bangsa," tegasnya.

Menurut Puan, Pemilu jadi upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara yang demokratis. Pasalnya, konstitusi dan UUD 1945 pun telah memberikan jaminan menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik. Ia menjelaskan pelaksanaan ini merupakan wujud penyelenggaraan prinsip check and balances atas kekuasaan negara dalam membangun peradaban demokrasi agar Indonesia semakin maju.

Oleh karenanya, Puan mengingatkan agar semua pihak tidak memandang Pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.

“Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kedudukan strategis tersebut karena Pemilu  merupakan perwujudan pengamalan sile ke-4 Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Melalui Pemilu, lanjut Puan, pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat, merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perikehidupan yang ber-Ketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, di era demokrasi modern, Pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari Bupati/Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Dengan kedudukan strategisnya, hasil Pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Di sisi lain, ibarat pisau bermata dua, penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, juga bisa menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: