Jokowi Stop Eksport Bauksit, Timah Belum? Tapi RKAB 2023 Mana?

MESKIPUN wacana penyetopan eskport timah tahun 2023 belum diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo --seiring distopnya eskport bauksit Juni 2023--, namun faktanya kalangan pengusaha timah tampaknya juga belum bisa bernafas lega.

Dari hasil penelusuran media ini, meski penghentian eksport timah tahun 2023 belum diumumkan, namun kalangan pengusahans sendiri belum bisa berbuat banyak untuk tahun 2023 mendatang.  Soalnya, untuk produksi timah yang selama ini dalam bentuk tin ingot sendiri akan tetap terganggu, terutama untuk tahun 2023.

Kendala itu adalah belum adanya rekomendasi persetujuan untuk Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun depan.

Padahal, RKAB itu sendiri merupakan dasar atau acuan perusahaan untuk berproduksi.

Beberapa pihak menilai, dengan situasi seperti sekarang ini justru hal ini perlu disikapi secara bijak dan komperhensif karena dampaknya juga sama, yaitu membuat kalangan pengusaha belum bisa berbuat banyak.  

''Takutnya akibat ini adalah bukannya tidak mungkin pola-pola lain  yang akan terjadi, seperti penyelundupan dan sebagainya, karena mengingat harga timah mulai merangkak naik di awal-awal tahun 2023 nanti,'' ujar salah pemerhati timah khawatir.

Bauksit Stop Ekspor

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan tak takut jika digugat negara lain karena menghentikan ekspor bauksit. Presiden Jokowi pun memutuskan untuk menyetop ekspor bauksit pada Juni 2023. 

"Mulai juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/12). 

Hal itu merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan nilai tambah dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. 

"Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan SDA di dalam negeri, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbabasis SDA di dalam negeri akan terus diringkatkan," tegas Presiden Jokowi. 

Berkaca pada pengalaman terdahulu, pemerintah menyetop ekspor nikel pada 1 Januari 2020. 

"Hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya Rp 17 triliun atau USD 1,1 miliar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi Rp 326 triliun atau USD 20,9 miliar pada 2021. Atau meningkat 19 kali lipat," jelas Presiden Jokowi. 

Dia pun memperkirakan tahun ini nilai ekspor nikel akan menembus angka Rp 468 triliun atau USD 30 miliar. 

Sumber: jpnn.com