DPRD akan Pertanyakan Dasar Keberadaan Satgas, Panggil Semua Smelter?

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ikut turun dalam upaya perbaikan tata kelola timah yang dicuatkan PJ Gubernur Ridwan Djamaluddin --RD--.

Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu dekat, DPRD Babel akan bergerak memanggil seluruh pelaku usaha peleburan timah atau smelter serta turun ke lapangan untuk menghimpun data. 

"Kita panggil dan kita turun langsung ke lapangan, kita ingin melihat kondisi real di lapangan, apakah izin diberikan itu betul-betul dikerjakan apa enggak? Akan kelihatan nanti, berapa hektare berapa kubikasi itu muncul produksinya," kata Plt Ketua DPRD Babel, Adet Mastur, Senin (11/7). 

Pihaknya juga akan mengecek Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. 

"Ini juga perlu kita pertanyakan dasar mengeluarkan RKAB ini apa? Jadi ketahuan asal usul timah ini setelah ada kita melihat ke lapangan. Jangan sampai IUP tidak diapa-apain tapi produksinya berlebihan, jadi kalau tidak diapa-apain berarti maling!" tegas Adet. 

Di sisi lain, lanjut Adet, pihaknya akan berbicara dengan Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin berkenaan hal ini. Termasuk mempertanyakan keberadaan Satgas Tambang Ilegal yang diketuai oleh Thamron alias Aon.

Sebab bagi DPRD, satgas ini masih rancu mengingat selamat ini penindakan tambang ada di tangan pemerintahan beserta aparat hukum dan bukan sipil. 

"Mari kita pelajari, jangan sampai kita bentuk suatu lembaga tetapi tidak punya dasar hukum. Terus program dan tugasya apa? Ini yang kita lihat dulu. Kita dukung penindakan, tapi apakah sipil bisa melakukan itu, DPRD juga tidak bisa. Yang bisa itu eksekutif dan aparat penegak hukum," ungkapnya.(jua)

Sumber: