Zirkon PT CAL Pintu Masuk Perketat Aturan, Kemenko Marves Bentuk Satgas

*Erzaldi Tegaskan Sepakat -- KASUS zirkon yang diduga bermasalah milik PT Cinta Alam Lestari (CAL) yang kini masih tertahan di Pangkalbalam, tampaknya bakal berbuntut panjang. Karena aturan pengelolaan tambang dan mineral ikutan dan timah di Bangka Belitung (Babel) akan lebih diperketat. Pemerintah pusat pun turun langsung. --------------- BAHKAN dalam waktu dekat akan membentuk satuan tugas atau task force yang dikomandoi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Sayangnya, hal ini terkesan baru disadari pemerintah. Sebab dari dulu, tak terhitung banyaknya mineral ikutan timah ini melenggang keluar dari Babel. Termasuk Zirkon dari PT CAL sendiri yang sudah beberapa kali eksport sebelumnya. Puncaknya, rencana pengiriman zirkon oleh PT CAL yang kini masih tertahan pada Sabtu (3/4) pekan lalu. Gubernur Babel Erzaldi Rosman sendiri mengaku sepakat dengan rencana tersebut. Ia menilai hal ini merupakan upaya pemerintah agar mineral yang dikirim tidak begitu saja dikirimkan ke negara lain. \"Harapan kita, ada aturan ketat atau kebijakan baik memanfaatan maupun dalam pengawasan untuk melakukan tindakan terhadap kesalahan dalam proses pengelolaan dan ekspor mineral ikutan,\" jelasnya, Kamis (8/4) kemarin. Menurut Erzaldi, kebijkan ini pastinya akan memberikan nilai tambah bagi Babel. Terlebih lagi Babel memiliki Sumber Daya Alam (SDA) mineral ikutan yang sangat melimpah. \"Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik saya yakin dan percaya manfaatnya sangat luar biasa bagi daerah kita,\" terang Erzaldi. Ia pun menyakini dengan adanya kebersamaan ini dapat menggiring kebijakan pengolahan zirkon dan mineral ikutan bermanfaat bagi masyarakat Babel, serta tidak berpeluang merugikan negara. Karena apapun yang dilakukan secara ilegal, potensi yang hilang banyak itu pajak dan royalti. \\\'\\\'Kita juga minta satgas jni berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kebijakan impor dan ekspor,\" katanya. Terkait royalti, lanjut dia, hal ini juga berimbas ke Babel dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), terlebih Babel salah satu provinsi yang kapasitas fiskalnya rendah. \"Jadi kekayaan alam kita ini tidak serta merta itu dapat membuat kapasitas fiskal kita menjadi kuat,\" sebutnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengusulkan, posko pelaksanaan pengawasan tetap diadakan di Babel, sehingga memudahkan pihaknya untuk berkoordinasi lebih lanjut. \"Kita minta tetap disini, karena locusnya,\" kata Erzaldi. Ia juga mengharapkan, kebijakan yang dirumuskan oleh satgas pengelolaan tambang dan mineral ikutan timah ini dapat memperhatikan masyarakat yang telah terbiasa mengelola zirkon dan mineral ikutan. \"Mereka ini kan bukan tidak tahu, karena memang aturannya terlalu abu-abu. Jadi nanti akan dipertegas dengan aturan, tapi jangan mematikan usaha mereka. Ibaratnya mereka ini pedagang asongannya, kalau tidak ada mereka malah mineral ini kemana-mana mungkin,\" sebutnya. Sementara, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto menjelaskan, Polri mendukung dibentuknya Satgas ini yang diprogramkan Kemenko Marves ini. Satgas ini, lanjut Pipit, dibentuk bersifat nasional untuk mengawasi tata kelola mineral ikutan dari pada timah. Menurutnya, mineral ikutan timah sebelumnya hanya dinikmati orang tertentu, sehingga harus dikelola agar dapat bermanfaat keseluruhan masyarakat. \"Misalnya disitu ada tin slag yang ada bisa memiliki nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan masyarakat, mendapatkan lapangan pekerjaan, memiliki nilai tambah, bisa dikelola,\" ujarnya Dimulai pertemuan ini, kata Pipit, pihaknya bersama satgas akan melakukan asesmen secara keseluruhan, baik itu perbaikan tata kelola, aturan penegakan hukum hingga pengawasan. \"Ini untuk perbaikan ekonomi nasional maupun daerah kita, agar ada peningkatan,\" ujar Pipit. PT CAL Jadi Pintu Masuk Lebih jauh, Pipit mengungkapkan dengan diamankannya 200 ton zircon yang diduga bercampur dengan monazite milik PT Cinta Alam Lestari (CAL) di Pelabuhan Pangkalbalam beberapa waktu lalu merupakan pintu masuk untuk melakukan pengecekan seluruh perusahaan smelter di Babel. \"Akan kita cek. Ini berlaku untuk semua perusahaan smelter untuk kita lakukan pengecekan. Misalnya disitu ada tin slag yang memiliki nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan ya bisa dikelolah,\"tegasnya. \"Didalam konsep ini sedang kita susun dan dalam asesmen mulai dari hulu sampai hilir. Siapapun disitu dan titik - titik manapun yang rawan dan menyimpang itu yang kita perbaiki,\" jelasnya. Mabes Polri dikatakan Pipit akan mendorong Polda Babel untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan penegakan hukum namun dengan paradigma berbeda. \"Paradigmanya harus berubah, Kami melakukan penegakkan hukum dari retributif menjadi restoratif. Artinya yang selama ini hanya mempidanakan tapi tidak ada manfaatnya untuk negara malah menjadi pemborosan negara, kita mengarah perbaikan atau restoratif,\" tutupnya. Turun ke Smelter Zirkon Sementara itu kemarin, pihak Kemenko Maritim turun langsung ke 2 smelter pengolahan pasir zirkon. Ke 2 perusahaan pengolah zirkon yang disidak itu yakni PT Cinta Alam Lestari (CAL) di Pagarawan dan PT Bersahaja di Pal 9. Dalam sidak pada 2 tempat tersebut Kementerian yang di bawah Luhut Binsar Panjaitan itu diwakili langsung oleh staf Khusus Menko Kemaritiman, Lambock V. Nahattands. Nampak pejabat terkait di Bangka Belitung turut mendampingi langsung yakni: Gubernur Erzaldi Rosman, Kajati I Made Suarnawan dan Kapolda Irjen Anang Syarif Hidayat. Direskrimsus Kombes Haryo Sugihartono, Direktur Polair Kombes Zainul, kepala UPT Sucofindo Rafli dan kepala kantor Bea Cukai Pangkalpinang Yetty Yulianti. Sementara itu dari pihak perusahaan sendiri nampak Direktur Utama PT Bersahaja Arbi Leo dan pengawas lapangan PT CAL, Jonatan. Sejak pukul 9.30 hingga 11 WIB di 2 tempat itu nampak tim menyaksikan langsung proses pengolahan mineral ikutan itu. Khusus di PT Bersahaja nampak tim disodorkan tidak saja pengolahan dan hasil zirkon melainkan timah, elminit dan monazite. Namun sayang, wartawan tak dapat kesempatan untuk wawancara langsung di lokasi. Pihak kementerian mengaku harus segera balik ke hotel untuk melakukan rapat kordinasi. (jua/eza)

Sumber: