Lahirnya Kabupaten Bangka Selatan? Dari Sujud Hingga Cebur Diri ke Kolam Senayan

Oleh: Rusmin Sopian - Mantan Jurnalis yang Kini Tinggal di Toboali --

TANGGAL 27 januari 2003 adalah hari yang sangat bersejarah bagi warga bangsa yang berdiam di delapan Kecamatan yang ada di Bangka Selatan. Sekitar pukul 13,15 pimpinan sidang paripurna pengesahan UU tentang pembentukan kabupaten Bangka Selatan (saat itu dipimpin Wakil ketua DPR RI Soetarjo Suryoguritno) mengetuk palu tanda disyahkannya UU tentang pembentukan daerah otonom baru bernama bangka Selatan yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

--------------------

TAK pelak usai palu diketukan Mbah Tarjo (Alm) panggilan akrab Wakil Ketua DPR RI saat itu gema takbir Allahhu Akbar bergema dalam gedung Nusantara DPR RI. bahkan ada warga Bangka Selatan yang menceburkan diri ke dalam kolam depan gedung DPR RI sebagai luapan kegembiraan. Sementara itu sujud syukur juga dilakukan warga Bangka Selatan yang hadir di acara pengesahan UU tentang Daerah Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru.

Dan untuk mendukung bangunan pemerintahan Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru Mendagri (saat itu dijabat oleh Harri Sabarno) pada tanggal 24 Mei 2003 melantik pejabat Bupati Bangka Selatan H. Zikri Kisai untuk menata lembaga pemerintahan Bangka Selatan sebelum dilantiknya Bupati Definitif lewat proses Pilkada.

Lahirnya Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru tak lepas dari lahirnya era reformasi. salah satu kemewahan politik yang dimiliki era reformasi adalah pembentukan daerah otonom baru menyusul berubah era sentralistik menjadi era desentralisasi.

Fenomena ini dimanfaatkan dengan gesit oleh para bangsawan pikiran daerah Toboali, Bangka Selatan. Kaum muda bangsawan pikiran bangsa daerah ini membentuk Komite Perjuangan Pemuda Toboali (KPPT) yang merupakan organisasi pemuda yang menyuarakan dan memperjuangkan Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru yang dinakhodai Eddy Sani (alm).

Gagasan kaum muda lewat KPPT itu lantas direspon oleh Pemerintah Kecamatan Toboali (yang saat itu dipimpin Camat Hardi,SH). Bersama beberapa tokoh masyarakat dan pemuda Hardi,SH lantas membentuk panitia persiapan Toboali sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Selatan yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim (Alm).

Beberapa kaum muda dan tokoh masyarakat serta para taipan lokal juga membentuk GPT (gerakan peduli Toboali) yang merupakan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh Hasan Sudiato. Peran para taipan lokal seperti Sukandi Sulaiman (alm), Liu Chandra (Alm) dan sederet nama taipan lokal lainnya sungguh besar dalam mendukung gerakan pemekaran kabupaten Bangka Selatan.

Kendati sempat tertunda karena keinginan yang lebih besar untuk melahirkan daerah provinsi Bangka Belitung pada 21 november 2001, perjuangan pemekeran daerah Bangka Selatan menjadi sebuah daerah otonom tetap bergairah dan mengkristal dalam sanubari masyarakat Bangka Selatan.

KPPT dengan garang dan trengginas terus menggelorakan, menggema dan mensosialisasikan pembentukan daerah otonom Bangka Selatan ke seluruh pelosok daerah Bangka Selatan tanpa kenal lelah dan pamrih. Tekad dan semangat KPPT hanya satu Bangka Selatan harus menjadi daerah otonom baru untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka Selatan.

Dan gayung pun bersambut. Tekad dan niat mulai masyarakat Bangka Selatan direspon secara positif oleh PemKab Bangka yang saat itu dipimpin Bupati H. Eko Maulana Ali (Alm). Lewat surat keputusan Bupati Bangka nomor 138/0977/I/1999, diusulkan rencana pembentukan kabupaten Bangka Selatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Dan Badan pertimbangan daerah Sumatera Selatan (yang saat itu diketuai HM Arub,SH) dalam rapat dengan Gubernur Sumetara Selatan (saat itu dijabat oleh Rosihan Arsyad) sepakat bahwa Kabupaten Bangka dimekarkan menjadi dua yakni kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.

Dukungan tentang pemekaran Bangka Selatan sebagai daerah otonom baru dengan ibukota Toboali tertuang dalam surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 125/4294/I tertanggal 4 agustus 1999 yang ditandatangani Sekda Sumsel (saat itu Satya Nazori) yang ditujukan kepada Bupati Bangka dan DPRD Bangka dengan tembusan kepada Mendagri dan ketua DPRD Sumsel.

Sumber: