Stok Migor di Indomaret dan Alfamart Kosong, Rio Minta Kebijakan Pemerintah Dikaji Lagi

PANGKALPINANG - Kebijakan pemerintah yang memberlakukan satu harga minyak goreng pada retail modern sejak 19 Januari 2022 lalu dengan harga Rp14 ribu per liter hingga kini belum dirasakan masyarakat luas.

Pasalnya, sejak kebijakan itu diberlakukan, ketersediaan minyak goreng di retail modern terbatas, bahkan kosong. Kondisi ini terjadi hampir diseluruh daerah, tak terkecuali di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan penelusuran Babel Pos, hampir sepekan terakhir ini, di seluruh retail modern di Pangkalpinang seperti Indomaret dan Alfamart, stok minyak goreng kosong. Kondisi ini juga sempat dikeluhkan masyarakat. Sementara menurut dari para pegawai retail, mereka tidak mengetahui penyebab kekosongan tersebut.

\"Kita tidak tahu bang, stok minyak goreng kosong sepekan ini, sementara kita tidak tahu kapan barang datang, banyak ibu-ibu keluhkan ini,\" ujar seorang pegawai Indomaret di kawasan Jalan Mentok kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Pangkalpinang.

Sementara, Yanti (37), warga Kelurahan Keramat kepada harian ini mengaku sudah tiga hari ini berburu minyak goreng di Alfamart dan Indomaret. Namun, katanya, stok selalu kosong.

\"Saya sudah cari kemana-kemana, tetapi stok minyak goreng di Alfamart dan Indomaret kosong. Kalau seperti ini, percuma ada kebijakan pemerintah, tapi tidak bisa kita nikmati,\" ucap Yanti kesal.

Ibu tiga orang anak ini pun berharap agar dinas terkait turun kelapangan guna mengecek penyebab kekosongan tersebut.

Senada, kondisi ini ternyata juga dirasakan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady. Bahkan dirinya banyak mendapatkan keluhan warga khususnya ibu-ibu rumah tangga.

\"Kami juga merasakan hal yang sama sejak pengumuman pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng ke empat belas ribu, namun tidak semua pedagang melaksanakannya, karena memang informasi dan kebijakan yang tidak di terima secara utuh. Justru pedagang kelontong atau eceran belum banyak yang menerima informasi ini dan masih menggunakan skema harga lama sementara di beberapa ritel memang sudah ada namun dijual terbatas dan saya kira kurang tepat sasaran, karena yang berbelanja di ritel modern tentu orang yang mampu secara ekonomi,\" kata Rio.

Karena itu, menurut Rio, kebijakan ini perlu dikaji kembali. Katanya, kebijakan ini hendaknya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan secara ekonomi, namun tentu saja harus berbasis data.

\"Saya kira tidak bisa kita jual minyak goreng subsidi ini secara sporadis, tidak dapat diprediksi output dan outcomenya apakah tepat sasaran atau tidak. Disamping itu, kita harap dinas terkait harus pro aktif koordinasi ke pemprov atau pusat terkait juknis nya. Jangan sampai Ketidakjelasan ini dibiarkan berlarut-larut karena sangat rawan gesekan di masyarakat,\" tukasnya. (pas)

Sumber: