​LPPOM Babel Gencarkan Edukasi Wajib Halal 2026 di Belitung Expo

​LPPOM Babel Gencarkan Edukasi Wajib Halal 2026 di Belitung Expo

--

BABELPOS.ID, BELITUNG – Menyambut implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan diberlakukan efektif mulai Oktober 2026, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Bangka Belitung menggelar Talkshow Wajib Halal di sela-sela perhelatan Belitung Expo, Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi regulasi tersebut.

​Dalam kesempatan tersebut, LPPOM Bangka Belitung juga melakukan penyerahan simbolis Halal Service Point (HSP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat di wilayah Belitung.

BACA JUGA:Coba Hilangkan Barang Bukti ke Kloset, Residivis Narkoba di Riau Silip Kembali Diciduk Polisi

​Talkshow ini menghadirkan narasumber berkompeten, yakni perwakilan LPPOM Pusat, Ratna Mustika, dan Direktur LPPOM Bangka Belitung, Muhammad Ihsan.

Dipandu oleh moderator Istanty Safitrie, diskusi berlangsung interaktif dengan membahas urgensi sertifikasi halal bagi keberlangsungan dan daya saing usaha di pasar domestik maupun global.

BACA JUGA:Kapolda Babel Kampanyekan Satkamling dan Layanan 110, CCTV hingga Ronda Dinilai Ampuh Cegah Kejahatan

​Muhammad Ihsan menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah pada produk.

​"Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha, dari UMKM hingga industri besar, memahami tahapan dan mekanisme sertifikasi halal.

Jangan sampai pelaku usaha mengalami kendala saat kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 diberlakukan," ujar Ihsan.

BACA JUGA:Bupati Bangka Buka Bimtek Peran Dasawisma, Dorong Percepatan 10 Program Pokok PKK

​Kegiatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen strategis.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari pelaku usaha perhotelan, restoran, dan katering, pengurus Gerakan Masyarakat Wirausaha (Gemawira), serta jajaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.

Turut hadir pula perwakilan dari UPT PLUT Kabupaten Belitung, MUI Kabupaten Belitung, peneliti dari BRIN, serta Direktur Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: