Sengketa Lahan Lintas Timur Berlanjut, PT SMP Gugat ke PTUN

SENGKETA lahan di lintas timur tampaknya terus berlanjut. Meski Keputusan Forkopimda Bangka yang memasang plang imbauan Senin (28/3) untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, namun kasus ini malah bergulir ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan oleh advokat Dr Zaidan.

 

Advokat Dr. Zaidan dan rekan dari Kantor Hukum Zaidan & Partners, selaku Kuasa Hukum dari Direktur PT. Sumber Mas Pratama (SMP) telah mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang terhadap Bupati dan Sekda Kab Bangka berkaitan dengan lahan yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Model Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang saat ini status sengketa antara PT. Sumber Mas Pratama ( SMP) dengan PT. Babel Citra Mandiri (BCM).

 

Kok Bupati dan Sekda Bangka yang digugat?

 

Alasannya, Bupati Bangka digugat PTUN berhubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung ( SK-PBG) yang diterbitkan atas nama Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Nomor : SK-PBG 190103-1403.2022-01 tanggal 18 Maret 2022 kepada PT. Babel Citra Mandiri (BCM) untuk mendirikan bangunan diatas lahan yang dikuasai secara sah oleh PT. Sumber Mas Pratama (SMP) atau setidak-tidak bahwa lahan tersebut masih dalam status sengketa antara PT. SMP dengan PT. BCM, kondisi seperti ini sudah diketahui oleh Bapak Bupati atau Pemda Kabupaten Bangka.

 

BACA JUGA: Pemkab Bangka Berikan Toleransi, Pembongkaran Pagar PT SMP di Deadline hingga Akhir Maret Ini

 

\\\'\\\'Karena itu kami menduga bahwa ini adalah bentuk keberpihakan kepada PT.BCM dan termasuk perbuatan melawan hukum serta merugikan PT. SMP maka perlu dibatalkan melalui putusan PTUN. Gugatan PTUN ini sudah didaftarkan dan mendapat register Perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP tanggal 29 Maret 2022 hal ini sudah kami beritahukan kepada Bapak Bupati Bangka dengan surat kami Nomor : B-012/ZP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022,\\\'\\\' dalih Zaidan.

 

Sedangkan Sekretaris Daerah ( SEKDA) selaku Ketua TKPRD Kab Bangka di Gugat PTUN berkaitan dengan Surat Sekda Nomor : 600/1241/DPUPR/V/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pembongkaran dan Pemindahan Bangunan Pagar dan Surat Sekda Nomor :600/1495/DPUPR/V/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Pembangunan Pagar yang telah dilaksanakan oleh PT. SMP dan rencana Pembangunan Pagar oleh PT. BCM di Desa Air Anyir.

 

Sumber: