JAKARTA, BABELPOS.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengintegrasikan program Bedah Rumah, sertifikasi gratis, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak, yakni Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pada 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan melalui program sertifikasi gratis bagi satu juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk keluarga penerima bantuan Bedah Rumah.
“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertifikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).
Ia juga berharap cakupan program sertifikasi gratis dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang.
Upaya meningkatkan kesejahteraan MBR tidak berhenti pada perbaikan kondisi fisik rumah. Kepastian hukum atas tanah dan penguatan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting, agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, Kementerian PKP memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN serta PT PNM.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan sertifikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah oleh Menteri PKP Maruarar Sirait di sela kunjungan peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.
Penyerahan itu merupakan bagian dari program sertifikasi gratis bagi MBR yang dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA:Swasembada Pangan yang Menyejahterakan Petani
BACA JUGA:Penerimaan Siswa Sekolah Garuda 2027/2028
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis menyampaikan bahwa Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertifikat gratis pada 2026.
Saat ini, sekitar 21 persen bidang tanah di Banten masih belum terdaftar, sehingga program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Harison menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. BPN juga akan menindak tegas apabila ditemukan pihak yang melakukan pungutan kepada masyarakat.
Untuk mengajukan sertifikasi, masyarakat perlu menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikan tanah.
Selanjutnya, petugas BPN akan melakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan letak, luas, serta batas-batas bidang tanah. Apabila persyaratan telah lengkap, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan.
Program ini menyasar MBR yang telah memiliki dasar atau status hak atas tanah dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh peningkatan status hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).