IMM Babel juga menegaskan bahwa tuntutan evaluasi armada Damkar tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa keterbatasan kendaraan menjadi penyebab kebakaran atau besarnya kerusakan.
Penentuan penyebab dan faktor yang memengaruhi dampak kebakaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak berwenang.
BACA JUGA:Bukan Sekadar Bantuan, Honda Babel Hadir Menguatkan Warga Korban Kebakaran Serdang
Di samping penguatan sistem pemadam kebakaran, DPD IMM Babel meminta pemerintah memastikan pemulihan warga terdampak menjadi agenda berkelanjutan.
Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan penyaluran bantuan awal, tetapi harus mencakup kebutuhan tempat tinggal sementara, pangan, pakaian, layanan kesehatan, keberlanjutan pendidikan anak, serta pemulihan ekonomi keluarga.
Sarkawi menilai koordinasi pemerintah dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata warga terdampak.
BACA JUGA:Bocah 4 Tahun Tenggelam di Kolong Jembatan 12
“Pemulihan masyarakat harus direncanakan secara terukur dan berkelanjutan.
Warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan perlu mendapatkan pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak,” demikian rumusan pernyataan yang perlu mendapat persetujuan narasumber.
Sementara itu, Handika mendorong masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga sosial, dan pihak swasta berpartisipasi dalam mendukung pemulihan dengan tetap berkoordinasi bersama pihak berwenang.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
BACA JUGA:Mutasi Polri, Irjen Agus Wijayanto Jadi Kapolda Babel Gantikan Irjen Viktor Sihombing
DPD IMM Babel berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah kabupaten/kota segera melakukan evaluasi kebutuhan armada Damkar, memperkuat pemerataan layanan, meningkatkan mitigasi risiko, dan memastikan pemulihan warga terdampak berjalan secara terkoordinasi.
Bagi IMM Babel, kebakaran Dusun Serdang harus menjadi pengingat bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan kesiapan sebelum bencana terjadi.
Penguatan armada Damkar, pencegahan kebakaran, koordinasi lintas sektor, dan pemulihan korban perlu ditempatkan sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan masyarakat.
BACA JUGA:SERUMPUN SEBALAI: BUKAN SEKADAR SENAM, INI SOAL JATI DIRI