“Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas pimpinan dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan.
Kita ingin memberikan ruang kepastian karir yang setara bagi seluruh pegawai,” tegas Supratman.
BACA JUGA:Perkuat Legalitas Usaha, Kanwil Kemenkum Babel Serahkan Sertifikat Perseroan Perorangan
Selain manajemen talenta, Kementerian Hukum juga terus memperkuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai melalui Town Hall Meeting serta program Pasti Ada Solusi.
Penguatan komunikasi internal tersebut diharapkan membangun budaya kerja yang terbuka dan responsif.
Pelaksanaan e-voting di Sumatera Utara menjadi bagian dari evaluasi sebelum mekanisme serupa diterapkan lebih luas.
Jika uji coba berjalan efektif, Kementerian Hukum akan mempertimbangkan penerapannya di kantor wilayah lainnya di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Semarakkan Hari Pengayoman Ke-81, Kanwil Kemenkum Babel Gelar Lomba Tradisional
Bagi Kementerian Hukum, pembenahan manajemen SDM merupakan bagian dari transformasi birokrasi.
Dengan pimpinan yang dipilih melalui proses yang lebih objektif dan berbasis kompetensi, kualitas organisasi diharapkan semakin kuat dan berdampak pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyambut baik penerapan mekanisme e-voting dalam pemilihan Kepala Kantor Wilayah sebagai langkah transformasi tata kelola sumber daya manusia yang semakin objektif, transparan, dan akuntabel.
“Penerapan e-voting merupakan terobosan positif dalam proses pengisian jabatan karena dapat memperkuat prinsip meritokrasi sekaligus mengurangi ruang subjektivitas dalam menentukan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan terbaik,” ujar Johan.
BACA JUGA:Terima Remisi HUT RI ke-81, 15 Warga Binaan Lapas Sungailiat Bebas
BACA JUGA:Pantai Gunung Namak Diduga Jadi Jalur Penyelundupan Timah, Nelayan Ungkap Kejanggalan Ini