BACA JUGA:16.000 Sekolah di Indonesia Direvitalisasi
Simbol keabsahan
Ketegasan administratif merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga integritas dokumen dan keamanan identitas warganya.
Dalam era digital dan mobilitas tinggi, dokumen, seperti paspor, bukan sekadar selembar izin perjalanan, melainkan simbol keabsahan kewarganegaraan dan hak hukum seseorang di hadapan negara lain.
Di sinilah titik penting edukasi publik. Birokrasi tidak cukup hanya melayani, tetapi juga perlu mendidik dan mengajarkan pentingnya legalitas, disiplin dokumen, dan tanggung jawab administratif sebagai bagian dari literasi kewarganegaraan.
Sayangnya, sebagian besar warga masih menganggap pelayanan publik sebagai sekadar transaksi antara pemohon dan pejabat.
Padahal, setiap interaksi dengan negara adalah ruang pembelajaran, baik bagi masyarakat untuk memahami sistem, maupun bagi aparatur untuk mengasah kepekaan sosial.
Dalam konteks ini, pelayanan imigrasi yang cepat, tertib, dan ramah, bukan hanya urusan administrasi, tetapi bagian dari pendidikan publik yang membangun kesadaran hukum dan rasa percaya terhadap negara.
Ketegasan dan empati, dua kata yang kerap dianggap berseberangan, justru menjadi fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Ketegasan diperlukan agar sistem berjalan adil dan transparan.
Empati dibutuhkan agar setiap aturan tidak kehilangan ruh kemanusiaannya. Ketika dua hal ini berpadu, pelayanan publik berubah dari sekadar urusan prosedur menjadi bagian dari peradaban, tempat negara dan warga berjumpa dalam rasa saling menghargai.
Salah satu wujud nyata empati birokrasi tampak dalam komitmen Kanim Bekasi terhadap perlindungan calon pekerja migran.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus TPPO bermula dari proses administrasi yang longgar dan minim verifikasi.
Di sinilah pelayanan imigrasi memainkan peran strategis sebagai benteng pertama perlindungan hukum. Setiap pemeriksaan dokumen bukan sekadar kewajiban, melainkan tindakan pencegahan terhadap potensi kejahatan lintas batas yang merugikan manusia.
Langkah kehati-hatian ini kadang disalahpahami sebagai bentuk pelambatan proses. Padahal, perlindungan terhadap warga negara, terutama kelompok rentan, seperti calon pekerja migran, menuntut kejelian dan ketelitian dari aparat petugas negara.
Negara tidak boleh terburu-buru mengeluarkan dokumen yang dapat disalahgunakan untuk eksploitasi. Di sinilah tampak keseimbangan antara kecepatan layanan dan tanggung jawab moral, dua hal yang tidak boleh dipertentangkan.
BACA JUGA:Prabowo Pacu Penyelesaian Bailey Demi Buka Akses Desa Terisolir