Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Pangkalpinang, pemerintah pusat, dan DPRD dalam penyusunan maupun pengusulan anggaran.
“Pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengusulkan anggaran.
Karena itu, kita juga berharap DPRD dapat mendorong ke pusat agar anggaran tersebut bisa digolkan,” katanya menambahkan.
Udin menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak hanya dialami oleh Kota Pangkalpinang, melainkan juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
“Penurunan ini hampir terjadi di semua daerah.
Oleh karena itu, kita harus tetap optimis, karena kita semua adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat.
Jadi, kita harus bisa menjawab kepercayaan itu dengan kerja nyata,” ujarnya.
BACA JUGA:Rumah Warga Bangka Tengah Hampir Roboh, PT TIMAH Tbk Hadirkan Rumah Layak Huni untuk Aling
Ia menyebutkan sejumlah sektor yang akan dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi terhadap lahan perumahan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Catatan-catatan ini akan menjadi perhatian kami dan segera kami tindak lanjuti dengan implementasi kerja yang melibatkan wali kota, wakil wali kota, sekda, dan seluruh OPD,” katanya.