Nelayan dan penambang bisa berdampingan, luar biasa perekonomian mereka disana, dari anak kecil hingga mereka yang berkeluarga,” kata Danil.
Untuk itu, pihaknya berharap agar penambangan PT Timah dapat disegerakan sesuai program kerja perusahaan untuk meningkatkan produksi hingga dapat berkontribusi kepada negara dalam melaksanakan pembangunan.
Kepada Gubernur dan Ketua DPRD Babel, masyarakat Batu Beriga dengan ini menyatakan sikap serta tuntutan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Babel atas berbagai upaya pembatalan sepihak terhadap kegiatan pertambangan laut yang secara sah dan resmi memiliki legalitas hukum.
BACA JUGA:Ratusan Masyarakat dan Nelayan Gelar Aksi Damai di DPRD Sampaikan Aspirasi dan Tuntutan
Berikut tuntutan masyarakat Batu Beriga :
1. Gubernur dan Ketua DPRD Babel harus berdiri tegak mendukung kegiatan pertambangan laut yang telah sah di Batu Beriga, dan menolak segala tekanan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat lokal.
2. Meminta jaminan dari pemerintah agar tidak ada pembatalan atau penghentian kegiatan tambang oleh kelompok atau individu yang tidak berwenang, apalagi yang tidak berdomisili atau memiliki hubungan langsung dengan Desa Batu Beriga.
3. Meminta aparat keamanan dan penegak hukum untuk mengawal pelaksanaan pertambangan, serta mengawasi pihak-pihak yang mencoba melakukan provokasi atau menyebarkan disinformasi kepada masyarakat.
BACA JUGA:Eddy Pastikan Anggota DPRD Babel Turun Langsung Ke Masyarakat
4. Mendorong agar setiap kebijakan pertambangan di wilayah kami melibatkan masyarakat Batu Beriga sebagai pemilik wilayah dan penerima manfaat utama, bukan ditentukan oleh suara dari luar yang tidak mengetahui realitas desa kami.
“Demikian pernyataan dan tuntutan ini kami buat sebagai bentuk sikap resmi masyarakat Batu Beriga yang pro terhadap kegiatan pertambangan laut yang sah dan bermanfaat bagi desa kami.
Kami berharap bapak Gubernur dan Ketua DPRD dapat menjadikan suara kami ini sebagai acuan utama dalam mengambil kebijakan, dan tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang membawa agenda sendiri di atas penderitaan ekonomi masyarakat lokal,” tutup Danil.
BACA JUGA:Wisata Sejarah Belitung: Museum Tanjungpandan Dibuka Lagi Oktober 2025
Tuntutan yang diserahkan ini pun ditandatangani oleh Didit Srigusjaya selaku Ketua DPRD Babel.
Didit juga berencana untuk menyelesaikan polemik ini dengan menghadirkan semua pihak baik itu Gubernur, Forkompimda serta masyarakat yang pro dan juga yang kontra.
“Intinya kami mecoba menjembatani, makanya ini harus duduk satu meja.