“Kami mendorong Gubernur agar membuka akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan program secara transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa program hanya bagus di atas kertas tapi nihil pelaksanaan,” ungkapnya.
IMM Babel juga mengimbau DPRD Provinsi untuk tidak bersikap pasif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Evaluasi atas kinerja Gubernur dan Wagub seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif, bukan sekadar formalitas politik semata.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan untuk bersama-sama mengawal realisasi program Gubernur dan Wagub. Evaluasi ini bukan soal menyerang pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab moral agar rakyat tidak lagi tertipu oleh janji-janji kosong,” tandas Sarkawi.
BACA JUGA:Gubernur Hidayat Arsani tanggapi pengakuan Wagub Hellyana
BACA JUGA:Ini Perkembangan Aduan Dugaan Ijazah Palsu Wagub Hellyana di Polda Babel