Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memfasilitasi business matching pemasaran yang mempertemukan
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Terong dengan tujuh pelaku UMKM mitra Bank Indonesia di Belitung yang bergerak di sektor kuliner, kerajinan tangan, dan produk lokal unggulan.
Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antara pengelola destinasi wisata dan pelaku ekonomi lokal, membuka peluang kemitraan yang saling menguntungkan, serta memperkaya paket wisata yang lebih variatif bagi wisatawan.
Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.
Melalui kegiatan ini, kapasitas pelaku usaha diharapkan dapat semakin berkembang, sehingga potensi besar yang dimiliki Bangka Belitung semakin dikenal secara luas.
Sinergi yang terbangun menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Annyta, SP, MIL memberikan apresiasi atas sinergi antara
Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dan UMKM terutama dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Annyta menambahkan kegiatan capacity building dan business matching dapat menjadi contoh konkret bagaimana sinergi lintas sektor mampu membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk naik kelas.
Dalam sesi pembekalan, Dr. Destha Titi Raharjana, S.Sos., M.Si dari Desa Wisata Institute, membagikan strategi praktis untuk memperkuat kolaborasi multipihak guna mewujudkan pariwisata yang lebih inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan.
BACA JUGA:Tingkatkan Kinerja Perusahaan dan Optimalkan Kontribusi untuk Negara, PT Timah Akan Lakukan Hal Ini
Destha juga merumuskan agenda strategis yang diharapkan dapat ditindaklanjuti bersama demi memperkuat ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
Sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin diperkuat melalui peran aktif berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah daerah dalam penguatan kebijakan, fasilitasi kolaborasi, serta peningkatan kualitas pengembangan sektor pariwisata.