BABELPOS.ID, -Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mengapresiasi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menolak penerapan skema power wheeling sebagaimana disampaikan utusan khusus Presiden RI bidang iklim dan energi, Hashim Djojohadikusumo dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel WesLn, Jakarta.
BACA JUGA:Esti Ratna Dewi Raih Toyota Rush Pesirah Bank Sumsel Babel Sungailiat & Belinyu
“Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata ketua umum DPP SP PLN (Persero), M Abrar Ali. (28/2).
Bagi Abrar Ali, penolakan skema ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat.
BACA JUGA:Gadai Laptop Kantor Demi Judol, Honorer DPK Pangkalpinang Diringkus Polisi
Abrar katakan pihaknya sangat sepakat dengan pemikiran yang disampaikan utusan khusus Presiden tersebut, bahwa skema power wheeling bisa menggerus peran PT PLN selaku Badan Usaha Milik Negara di sektor kelistrikan, sehingga negara harus mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.
BACA JUGA:Terkait Keluhan Masyarakat Fajar Indah Atas Infrastruktur di Persawahan, Risvandika Respon Begini
“Kita sangat sepakat, kita juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan tenaga listrik hingga 107 GW dalam 15 tahun mendatang," ujarnya.
Dimana 75 persen berasal dari energi baru terbarukan atau EBT dan 4,3 GW berasal dari nuklir.
"Namun yang patut diingat, PLN harus tetap sebagai pengendali listrik diIndonesia,” tegasnya.
BACA JUGA:Innalillahi wainnailaihi rojiun... Bupati Bangka 2013-2018 Meninggal Dunia di Jakarta
Sebelumnya, penolakan skema power wheeling tersebut telah berulang disampaikan SP PLN. Skema power wheeling merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta Ldak sesuai
dengan konsLtusi. Pemerintah diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara daripada kepentingan segelintir pengusaha.
Bila power wheeling disetujui maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung.
Keadaan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat.