"Mengenai penyelesaian PPPK dan PHL menjadi PR kita. Persoalan PPPK dan honorer harus hati-hati menyikapinya, tahun 2025 tolong untuk belanja yang sifatnya masih bisa ditangguhkan, jangan seolah diprioritaskan, misal belanja kendaraan dinas.
Skema yang diperlukan tolong dilihat kembali.
Kita pastikan tidak akan melakukan PHK, kita lakukan skema agar bisa terkendali," terangnya.
Berdasarkan diskusi yang dilakukan pada rakor ini, dihasilkan beberapat kesepakatan bersama yang kemudian di tandatangani oleh Pj. Gubernur Kep. Babel dan Pj. Bupati/Walikota se-Kep. Babel dengan poin-poin sebagai berikut:
BACA JUGA:Memasuki Masa Tenang, Panwascam Rangkui Gelar Bimtek Matangkan PKD
1. Mendukung Program Prioritas Presiden RI dengan melakukan sinkronisasi RPJMN dan program nasional dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota;
2. Mendukung Mandala pengembangan ekonomi biru dan quality tourism sebagai tema pembangunan kewilayahan Kepulauan Bangka Belitung;
3. Meningkatkan Sinergi program makan siang bergizi gratis sesuai kewenangannya;
4. Mendukung program percepatan akses hunian layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
5. Secara bersama-sama berupaya mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan transportasi;
7. Berkomitmen dalam penyelesaian PPPK dan PHL;
8. Menyusun anggaran dengan fokus pada belanja wajib dan program nasional;
9. Sinkronisasi RTRW provinsi, kabupaten dan kota;
10. Mendukung pembangunan TPA regional yang ditindaklanjuti dengan kerja sama antar daerah;
11. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana;