Hal yang sama juga disampaikan masyarakat Desa Beriga lainnya, Askandi. Menurutnya, sampai saat ini aspirasi masyarakat yang mendukung tidak didengarkan baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten setempat.
Padahal, kata Askandi, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah desa untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik demi kepentingan bersama masyarakat Desa Beriga.
BACA JUGA:Ini Harapan IKT Kepada Pansus DPRD Babel
"Jangankan aspirasi kami, surat dari PT Timah pun diabaikan.
Padahal kami juga masyarakat Desa Beriga.
Apakah ini yang dinamakan pemerintah desa yang adil, saya rasa tidak.
Makanya, kami kirimkan surat audiensi ke DPRD Babel, karena aspirasi kami di pemerintah desa dan kabupaten setempat diabaikan," ungkap Askandi.
BACA JUGA:Pj Wako Budi: Bakat Siswa Pangkalpinang Luar Biasa
Untuk itu, Askandi berharap melalui DPRD Provinsi Babel aspirasi masyarakat yang mendukung penambangan bisa didengarkan.
Sehingga DPRD Babel, kata dia, menerima aspirasi secara keseluruhan baik dari masyarakat yang menolak maupun yang mendukung.
BACA JUGA:Begini Kondisi APBD Kabupaten Bangka Tahun 2023 Menurut Pj Bupati Haris
"Tapi disini perlu kita tegaskan, pernyataan adanya 80 persen masyarakat menolak penambangan, bohong itu, tidak benar itu.
Kalau bicara putera daerah, saya asli warga Beriga.
Dan selama ini, tidak ada perubahan apapun di desa kami baik itu pembangunan atau pun fasilitas lainnya.
Makanya sekarang, kami ingin kemajuan untuk desa kami dengan mendukung rencana penambangan itu, apalagi itu legal sesuai aturan," tegas Askandi yang juga separuh hidupnya bermata pencaharian sebagai nelayan itu.
BACA JUGA:Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Desa Bulu Tumbang Bersama Honda Babel