KUA dan PPAS tersebut dimana nantinya akan dijadikan dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RAPBD perubahan," jelasnya.
Ia berharap penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan Kabupaten Bangka tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan lancar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Rakor dan Bimtek Pelaporan Stranas Bisnis dan HAM
BACA JUGA:Pertajam Kualitas Informasi Ekonomi, BI Babel Gelar Capacity Building Wartawan di Jakarta
"Kami berharap KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini nantinya dapat memberikan arah dan kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan secara prioritas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera," terangnya.
BACA JUGA:Lusje Mundur, Kepala Dinsos PMD Jadi Pj Wali Kota Pangkalpinang
BACA JUGA:30 Paskibraka Babel Masuk Diklat, Ingatkan Soal Disiplin
Sementara itu Plh. Sekda Bangka Asmawi Alie menuturkan persetujuan Raperda LPj APBD Kabupaten Bangka tahun 2023 ini adalah untuk memenuhi amanat pasal 194 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
"Alhamdulillah, amanah peraturan pemerintah ini dapat kita laksanakan melalui penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada tanggal 10 Juli 2024," ujar Asmawi Alie.
BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Rakor dan Bimtek Pelaporan Stranas Bisnis dan HAM
BACA JUGA:Pertajam Kualitas Informasi Ekonomi, BI Babel Gelar Capacity Building Wartawan di Jakarta
Pemkab Bangka mengucapkan terimakasih, apresiasi serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada DPRD Kabupaten Bangka karena telah bekerja keras dalam melaksanakan pembahasan Raperda tentang LPj APBD Kabupaten Bangka tahun 2023, hingga disahkan menjadi Perda.
BACA JUGA:Dugaan Penyelundupan Pasir Timah Lewat Pelabuhan Sadai Kembali Marak, Sopir: Mau Kemana Kita Ndan?
Pihaknya juga akan mencatat masukan masukan dan hasil evaluasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi pada saat pembahasan dan untuk perbaikan daerah.
Agar nantinya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Bangka.
"Semoga apa yang telah kita lakukan akan menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semua." sebutnya.