BACA JUGA: Didampingi Pengacara, Istri Korban KDRT Laporkan Suami ke Polisi
"Ketika praktek di lapangan ini bisa saja terjadi bahwa kendaraan - kendaraan yang sebetulnya sudah tidak aktif yang dulunya mungkin sudah masuk gudang, tidak diperpanjang lagi STNK-nya atau STNK-nya sudah mati atau mungkin tidak memiliki plat nompr sama sekali ini bisa saja memakai BBM subsidi, karena kita ketahui bersama harga antara subsidi dan non-subsidi sangat jauh. Subsidi kita salurkan dengan harga Rp 6.800 dan untuk non-subsidinya saat ini mungkin di kisaran Rp17 ribu ke atas, sehingga terdapat perbedaan sekitar Rp 10 ribu lebih per liternya. Yang tentunya hal ini pasti sangat mengundang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dengan adanya program yang salah satunya saat ini kita akan launching, kita bisa minimalisir hal tersebut," tegas Awan.
Untuk itu, Awan berharap dengan adanya program yang sangat bermanfaat ini bisa menjaga angka kuota BBM subsidi di Provinsi Bangka Belitung, sehingga kedepannya tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait dengan kurangnya kuota BBM bersubsidi khususnya solar ataupun pertalite.
BACA JUGA:Kemenkumham Komitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel"Dengan demikian, masyarakat di Bangka Belitung juga bisa memaksimalkan program subsidi ini dengan baik, sehingga juga bisa memutar roda perekonomian dengan lebih baik," kata Awan.
Senada, Sales Area Manager Retail Babel, Adeka Sangtraga Hitapriya menambahkan pada prinsipnya Pertamina senantiasa mendukung langkah-langkah tersebut demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pendapatan daerah serta mewujudkan energi berkeadilan.
BACA JUGA:Dorong Peningkatan Omset Penjualan UMKM, BRI Bagikan Hadiah Undian Promo di Pasar Tanah Abang
"Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah dan seluruh stakeholder akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat mengenai penyaluran Solar subsidi,” kata Adeka.
Selain itu, dikatakan Adeka, Pertamina terus memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Solar dan penyaluran BBM berjalan dengan maksimal.
BACA JUGA:Terima Kunjungan DWP Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Safriati Safrizal Promosikan Produk UMKM Babel
"Kami akan terus memonitor seluruh proses distribusi Solar mulai dari Terminal BBM hingga konsumen. Bahkan Pertamina juga telah menegaskan kepada seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan penyaluran BBM Bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku," tegasnya.
Adeka menyebut, di sepanjang 2023 lalu tercatat ada 40 SPBU di wilayah Bangka Belitung yang dikenakan pembinaan. Bahkan di awal 2024 ini, sudah ada 7 SPBU yang dilakukan pembinaan.
BACA JUGA:Pj Gubernur Safrizal Masuk Nominator Penerima Satyalancana Wira Karya
"Ya kedepannya harapannya angka yang dikasih pembinaan ini berkurang, makanya kuncinya ada di operator, jadi operator ini yang harus kita disiplinkan nanti, kita akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti aparat penegak hukum ataupun yang berkepentingan dalam distribusi subsidi BBM ini untuk mendisiplinkan SPBU atau operator, sehingga masyarakat itu bisa lebih tenang dalam menikmati BBM subsidi," tandas Adeka.
BACA JUGA:Dua Pencuri 15 Motor Dibekuk Tim Kelambit, Begini Modusnya
Sebelumnya, launching Sistem Pemblokiran Full Card dan QR Code subsidi tepat My Pertamina ini dilakukan secara langsung oleh Pj Gubernur Babel Safrizal Zakaria Ali. Pereamian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan Surat Kesepakatan Dukungan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Forkopimda, PT Pertamina Persero, Bank BRI dan DPC Hiswana Migas Bangka Belitung tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu/solar subsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan sepakat dan berkomitmen mendukung serta melaksanakan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 541/259/IV tanggal 23 oktober 2023 tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu / solar subsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna terciptanya pendistribusian bahan bakar minyak yang tepat sasaran dan adil bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.(pas)